SATELITNEWS.COM, JAKARTA--Menteri ESDM/Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia tidak sembarangan bicara mengenai kemungkinan menghentikan ekspor gas ke negara tetangga. Bahlil sudah memikirkannya secara matang.
“Pemerintah, dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya,” kata Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Dia menegaskan, ancaman penghentian ekspor gas ini berlaku bagi negara mana pun yang tak lagi bersahabat dengan Indonesia.
“Yang jelas, kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi asas penghargaan harus sama juga,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini, tanpa menyebut negara yang dianggap kurang bersahabat.
Bahlil tidak khawatir jika negara yang kehilangan pasokan gas dari Indonesia membalas dengan menghentikan ekspor komoditasnya ke sini. “Ya, terserah merekalah,” ucapnya.
Pemerintah bakal menghitung ulang porsi ekspor gas. Hal ini dilakukan untuk mendukung pasokan bahan baku industri hilirisasi petrokimia dalam negeri. Pemerintah tidak ingin gas banyak dikirim ke luar negeri sementara industri dalam negeri kekurangan.
Baca Juga: HUT Golkar ke-62, Airin Tekankan Pentingnya Parpol Bersama Rakyat
Bahlil menerangkan, saat ini 70 persen porsi gas dialokasikan untuk konsumsi domestik. Sisanya untuk ekspor.
“Ke depan saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri. Termasuk di dalamnya bahan baku hilirisasi. Ke depan kita akan mendorong industri hilirisasi di petrochemical,” terang Bahlil.
Ia juga menegaskan, seluruh sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dahulu. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait mode bertahan alias survival mode.
Bahlil menjelaskan, Pemerintah menargetkan produksi gas meningkat hingga 3.000 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) pada 2028-2029. Saat ini, total produksi gas Indonesia tercatat sekitar 750 MMSCFD. Angka tersebut termasuk dari tambahan produksi gas dari sumur Jangkrik North East 6 (JNE-6) sebesar 290 MMSCFD.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana setuju dengan rencana penghentian ekspor gas ke negara tetangga. Ia memandang, penghentian ekspor gas bukan sikap antiekspor. Langkah ini semata-mata untuk menjamin keberlanjutan industrialisasi nasional.
Ma’ruf mengatakan, Pemerintah jangan sampai memperkuat daya saing industri negara lain, sementara industri dalam negeri berjuang mati-matian mendapatkan pasokan energi. Nasionalisme harus dikedepankan.
Baca Juga: Balas Kegagalan Tahun Lalu, Fajar/Fikri Juara Denmark Open 2026
“Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas: industri Indonesia harus didahulukan,” tegasnya, dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2026).
Ma’ruf melanjutkan, ekspor gas memang menghasilkan devisa negara. Namun, penyerapan energi dalam negeri justru lebih menguntungkan secara ekonomi. Penyerapan itu akan menciptakan rantai multiplier effect atau nilai tambah ekonomi yang jauh lebih panjang.
Gas yang digunakan pabrik lokal akan menggerakkan roda produksi manufaktur, menciptakan lapangan kerja massal, menyumbang setoran pajak, mendorong ekspor produk bernilai tambah, hingga menjadi daya tarik utama bagi masuknya investasi global baru.
Karena itu, Ma’ruf mendorong Pemerintah untuk menyusun neraca gas jangka panjang yang mengintegrasikan proyeksi investasi baru di berbagai kawasan industri.
Rencana Bahlil juga harus dibarengi percepatan pembangunan infrastruktur transmisi, jaringan distribusi, serta fasilitas regasifikasi LNG yang terintegrasi, agar gas benar-benar dapat didistribusikan ke pusat-pusat kawasan industri secara ekonomis. (rmg)
