SATELITNEWS.COM,JAKARTA—Pemerintah menetapkan 21 November 2026 sebagai batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Adapun batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) adalah 26 November, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 25 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 30 November.
Jadwal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah, yang berlangsung secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Dan sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi,” kata Yassierli.
Ketentuan pengupahan 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah daerah memiliki dua opsi, yakni menggunakan formula penghitungan upah minimum atau menjadikan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar pertimbangan.
Jika memilih formula, penghitungan harus memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 mencantumkan rentang indeks tertentu 0,5 hingga 0,9.
Baca Juga: Pembangunan MPP Kabupaten Tangerang Capai 98 Persen, Segera Beroperasi
Namun, Yassierli mengatakan pemerintah akan menggunakan ketentuan terbaru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, yakni rentang 0,5 hingga 1,0. “Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak dan Ibu [kepala daerah] nanti berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah masing-masing, menggunakan formula 0,5 sampai 1,0 indeks tertentunya,” ujarnya.
Adapun jika menggunakan KHL, pemerintah daerah dapat menjadikan estimasi KHL 2026 sebagai bahan pertimbangan. Untuk menyusunnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengolah data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi International Labour Organization (ILO).
Penghitungan mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Acuannya adalah rata-rata konsumsi rumah tangga pada kuintil 4 atau kelompok persentil 60–80.
Kemnaker menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota untuk 10 provinsi. Penghitungannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 variabel, termasuk biaya hidup, kondisi tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja. Sementara itu, untuk 28 provinsi lainnya, estimasi KHL tingkat provinsi dinilai masih memadai sebagai bahan pertimbangan.
Hasil penghitungan menunjukkan kenaikan estimasi KHL yang berbeda antardaerah. Di sejumlah provinsi, kenaikannya berkisar 2,3 persen hingga 5 persen dalam setahun, sementara beberapa daerah mencatat angka lebih tinggi.
Yassierli menegaskan, estimasi tersebut bukan angka kenaikan upah minimum yang harus diterapkan secara otomatis. Dewan Pengupahan Daerah perlu mengkaji kembali data KHL sesuai kondisi masing-masing wilayah sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.
Baca Juga: Pelajar MTs Tercebur Sumur Sedalam 20 Meter, Diduga Hendak Bolos Sekolah
“KHL 2026 itu adalah hasil perhitungan, basisnya adalah konsumsi rumah tangga. Sekali lagi ini adalah sebagai pertimbangan, kami yakin Dewan Pengupahan Daerah akan mengkaji kembali data-data ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing untuk kemudian bisa memberikan masukan kepada Gubernur,” tegas Yassierli.
Besaran upah juga perlu mempertimbangkan upah minimum yang berlaku, kemampuan industri, dan kondisi ekonomi setempat. Jika kesenjangan antara KHL dan upah minimum terlalu besar, penyesuaian tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pencapaian standar hidup layak.
“Kalau KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini misalnya, maka tentu tidak bisa langsung lompat kenaikannya puluhan persen, harus ada sebuah peta jalan, roadmap pencapaiannya seperti apa,” ujar Yassierli.
Penggunaan estimasi KHL untuk penetapan 2027 berkaitan dengan belum dilaksanakannya survei harga komoditas dalam dua tahun terakhir. Padahal, UU terbaru mengamanatkan pemerintah kembali menggunakan survei tersebut untuk menghitung KHL.
Metode survei harga komoditas sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020. “Amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas, tapi baru bisa kita lakukan tahun depan untuk penetapan upah minimum 2028,” kata Yassierli.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, pembahasan upah minimum kerap memicu polemik hingga demonstrasi di sejumlah daerah. Karena itu, ia meminta kepala daerah segera membuka dialog tripartit setelah menerima pedoman dari Menteri Ketenagakerjaan.
“Setelah nanti sudah ada guidelines yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), maka kita akan lihat daerah-daerah ini nanti dia akan melakukan pembicaraan tripartit ya, terutama dengan selain pemerintah, dengan para buruh, serikat buruh daerah masing-masing, dengan para pengusaha, Apindo atau Kadin,” kata Tito.
Tito berharap pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak sehingga penetapan upah minimum tidak memicu gejolak di daerah. (rmg/xan)

















