SATELITNEWS, TANGERANG – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tangerang yang berlokasi di kawasan Suvarna Sutera, Kecamatan Cikupa, telah mencapai 98 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menargetkan pembangunan tahap ketiga tersebut rampung pada minggu kedua Desember 2026 sehingga MPP dapat segera beroperasi.
MPP yang mengusung konsep one stop service atau pelayanan terpadu satu pintu ini dihadirkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, nyaman, dan transparan bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang turun langsung meninjau progres pembangunan dan kesiapan gedung MPP, mengatakan pengerjaan fisik yang memasuki tahap ketiga tersebut kini tinggal menyisakan penyempurnaan akhir atau finishing.
“Pembangunan fisiknya sudah mencapai 98 persen, sekarang tinggal tahap finishing saja. Insyaallah target selesai pada minggu kedua Desember ini,” kata Soma Atmaja kepada Satelit News, Senin (16/11/2026).
Menurut Soma, kesiapan operasional MPP juga diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan berbagai instansi vertikal serta calon tenant yang akan mengisi MPP.
Nantinya, MPP Suvarna Sutera akan mengintegrasikan lebih dari 40 jenis layanan publik dalam satu gedung. Layanan tersebut mencakup administrasi kependudukan, pajak daerah, perizinan berusaha, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pertanahan, urusan keagamaan, perbankan, hingga pelayanan dari kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi.
Baca Juga: Pelajar MTs Tercebur Sumur Sedalam 20 Meter, Diduga Hendak Bolos Sekolah
Kehadiran MPP ini diharapkan tidak hanya memangkas birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tangerang. Selama ini, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah tujuan investasi utama di Provinsi Banten.
“Dari segi lokasi, kawasan Suvarna Sutera di Cikupa sangat strategis karena berada tepat di titik tengah wilayah Kabupaten Tangerang. Aksesibilitasnya pun ditunjang kedekatan dengan akses jalan tol, serta rencana integrasi jalur transportasi massal MRT di masa mendatang,” jelas Soma.
Dia menambahkan, pembangunan MPP tahap ketiga juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan ketat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang. Keterlibatan Kejari merupakan bagian dari tugas Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), untuk memastikan seluruh tahapan pengerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan hukum.
“Pembangunan MPP ini juga mendapatkan pengawasan khusus dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Tentunya, hal itu guna pengerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta akuntabel dan bebas dari potensi penyimpangan hukum,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Gedung Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang, Deki Kusmayadi, menambahkan bahwa penataan ruang pelayanan juga dirancang untuk memudahkan masyarakat.
Mayoritas gerai pelayanan publik akan dipusatkan di lantai satu guna mempermudah akses dan mobilitas pengunjung. Sementara itu, layanan khusus seperti keimigrasian dan balai nikah akan ditempatkan di lantai dua.
Baca Juga: Intan Nurul Hikmah Dorong KOHATI HMI Cetak Perempuan Muda Berdaya di Tangerang
“Lantai satu akan diisi pelayanan publik umum seperti kependudukan, pajak daerah, perizinan berusaha, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di lantai satu, selebihnya di lantai dua,” katanya. (alfian/aditya)

















