SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Munculnya petisi publik yang mendesak pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI kembali mengangkat polemik terkait riwayat pendidikan pejabat publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim seluruh caleg Pemilu 2024 telah memenuhi syarat pendidikan minimal. Sementara kalangan parlemen mengingatkan agar petisi itu tidak membentuk opini bahwa riwayat pendidikan wakil rakyat bermasalah.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, seluruh calon anggota legislatif (caleg) yang didaftarkan partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham menanggapi petisi tersebut di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketentuan tersebut mensyaratkan calon anggota legislatif berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
Idham juga menjelaskan, dalam tahapan pencalonan, KPU berpedoman pada prinsip kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 253 UU Pemilu, KPU dapat meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat mengenai bakal calon. Partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan tersebut.
Dia menambahkan, seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 telah selesai, ditandai dengan pelantikan calon anggota legislatif dan pasangan calon terpilih.
Baca Juga: “Goyang” Kursi Gibran, 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Desakan itu tampaknya membuat kalangan parlemen gerah. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengingatkan agar tuntutan pembukaan ijazah tidak berkembang menjadi anggapan bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah.
“Jangan sampai misalnya jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan di DPR bermasalah,” ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Saan, informasi mengenai pendidikan, daerah pemilihan, dan persyaratan pencalonan setiap anggota DPR dapat ditelusuri melalui laman KPU maupun DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan data mengenai anggota DPR ketika masih menjadi calon legislatif tersedia di KPU dan dapat diakses masyarakat.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco.
Meski demikian, KPU dan kalangan parlemen belum menjawab seluruh tuntutan dalam petisi yang dibuat Farida Octavia melalui platform Change.org pada Kamis (12/11/2026). Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 15.30 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 22.277 tanda tangan terverifikasi.
Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Tangerang Tampung Usulan Publik
Farida mengajukan tiga tuntutan utama kepada tiga lembaga, yakni pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pertama, meminta pimpinan DPR membuka dokumen ijazah dan rekam jejak pendidikan seluruh anggota dewan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.
Kedua, mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, dengan hasil yang dapat diakses masyarakat.
Ketiga, meminta seluruh anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing.
Farida beralasan, keterbukaan tersebut penting karena anggota DPR memegang mandat konstitusi sekaligus mengelola anggaran negara. Integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis wakil rakyat, menurut dia, merupakan hal yang tidak seharusnya ditutupi dari publik.
Dia juga menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida.
Menurut dia, keterbukaan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. Ketika integritas akademis seorang pejabat dipertanyakan, legitimasi kebijakan yang dihasilkannya juga ikut dipertaruhkan. (rmg/xan)

















