SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Polri menaikkan kasus dugaan makar ke tahap penyidikan. Pengusutan ini merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga mantan perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Meski sudah masuk tahap penyidikan, belum ada penetapan tersangka dalam perkara makar tersebut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
“Belum, belum. Masih dalam proses,” kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kapolri menyatakan penyidik juga memeriksa perangkat elektronik dan barang bukti lain yang dinilai dapat memperkuat pengusutan perkara tersebut. “Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait ya, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ucap Suyudi.
Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Pengiriman itu merupakan kewajiban setelah laporan polisi diterbitkan.
“Sejak terbit LP (soal dugaan makar), kami wajib mengirim SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
Baca Juga: Kasus Penyadapan pada Presiden, 8 Saksi Minta Perlindungan LPSK
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, Bareskrim telah membentuk tim khusus atas perintah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan makar tersebut.
“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ungkap Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
Dalam perkara penyadapan, polisi menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyadapan itu diduga tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Polri menyebut Listyo Sigit sebagai pengguna akhir (end user) hasil penyadapan tersebut.
“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end-user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri yaitu Bapak LSP ini,” ujar Isir.
Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan Listyo Sigit. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” kata Isir.
Baca Juga: Sidang Etik Penyadapan Ilegal, Irjen Ahrie Sonta Dipecat dengan Tidak Hormat
Selain menghadapi proses pidana, para tersangka juga menjalani pemeriksaan etik. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir.
Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sidang etik Eko Hadi digelar pada Selasa (17/11/2026), sedangkan pemeriksaan terhadap Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena kondisi kesehatannya masih dalam perawatan.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” jelas Isir.
Dalam kasus penyadapan, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.
Terkait perkembangan perkara makar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, polisi telah menemukan petunjuk mengenai keterkaitan penyadapan dengan dugaan tindak pidana makar.
“Seperti yang saya paham bahwa kepolisian sudah menemukan semacam satu titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, ya,” kata Yusril di kawasan Jakarta Pusat.
Menurut Yusril, pembuktian dugaan makar membutuhkan kehati-hatian karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan serius.
“Jadi, mungkin dalam masih dalam proses pendalaman. Dan saya hormati kepolisian kita sudah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati, ya. Karena masalah makar itu bukan masalah sederhana, masalah makar itu masalah sangat serius,,” ujar Yusril.
Ia menjelaskan, penerapan pasal makar akan bergantung pada motif penyadapan, pihak yang menggunakan hasil sadapan, serta tujuan penggunaannya. Yusril pun menilai terlalu dini untuk menyimpulkan pasal yang akan dikenakan.
“Kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu, siapa yang menggunakan, dan untuk kepentingan apa, dan dari situ memang pasal-pasal makar itu akan akan dikenakan. Tapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,” jelas Yusril. (rmg/xan)

















