SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Komisi I DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengimbangi penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembinaan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dinilai penting mengingat jumlah personel Satlinmas di Kota Tangerang telah mencapai lebih dari 56 ribu orang.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Veri Montana, menilai besarnya jumlah personel tersebut merupakan potensi besar untuk membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih dekat dengan warga. Terlebih, keberadaan Satlinmas di tingkat RT dan RW memiliki peran penting dalam mendeteksi dini potensi gangguan ketertiban, konflik sosial, hingga situasi darurat di lingkungan masyarakat.
“Satlinmas merupakan mitra pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban lingkungan, memberikan perlindungan masyarakat, serta membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pengurus RT dan RW perlu terus dilakukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, Satlinmas bukan pengganti tugas TNI maupun Polri, melainkan unsur pendukung pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai kewenangannya.
Veri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan berkala. Materi pelatihan tersebut meliputi komunikasi sosial, pengendalian situasi, penanganan konflik, pertolongan pertama, hingga prosedur menghadapi keadaan darurat.
Selain pembinaan SDM, kelengkapan sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian Pemkot Tangerang. Fasilitas tersebut mencakup seragam, identitas anggota, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, serta dukungan operasional dan perlindungan selama bertugas.
Baca Juga: Arief Wibowo Dukung Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Pelaku UMKM Tangerang
“Kami menilai besarnya jumlah personel harus diimbangi dengan kualitas dan kesiapan mereka di lapangan. Perlu ada pemetaan kebutuhan Satlinmas di setiap kecamatan dan kelurahan, sehingga kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Veri mengatakan penguatan Satlinmas tidak boleh hanya sebatas kegiatan apel atau seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi keamanan dan perlindungan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta adanya sinergi lintas perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, mekanisme koordinasi Satlinmas semakin jelas dalam menghadapi gangguan ketertiban maupun situasi kebencanaan.
“Anggota Satlinmas juga perlu dibekali kemampuan dasar evakuasi, pertolongan pertama, dan penyampaian informasi kebencanaan. Kami ingin memastikan Satlinmas menjadi kekuatan perlindungan masyarakat yang profesional, terlatih, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas Satlinmas di lapangan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Semakin besar kekuatan Satlinmas yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui kolaborasi, bukan hanya mengandalkan jumlah personel,” tutupnya. (aditya)
Baca Juga: Arief Wibowo Ajak Masyarakat Hijrah ke Multifinance Syariah

















