SATELITNEWS.COM, SERANG – Terus bergulirnya penolakan dan polemik rencana relokasi atau pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo. Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan Kementerian Kehutanan buka suara, untuk meredam pergolakan warga Banten.
Kepala Balai TNUK Labuan, Kabupaten Pandeglang, Ardi Andono mengatakan, polemik wacana relokasi Badak Jawa muncul karena berkaitan dengan hewan paling langka di dunia, serta adanya peta wilayah pertambangan di kawasan TNUK. Terkait hal itu, kawasan konservasi atau wilayah TNUK tidak masuk dalam zona pertambangan.
“Kalau dicek, yang diramaikan di media, justru semua wilayah Banten berpotensi menjadi wilayah tambang, kecuali TNUK,” katanya, Rabu (18/11/2026).
Ardi menegaskan, berdasarkan peta yang ada dan terdokumentasikan mengenai zona atau kawasan pertambangan, semua kawasan TNUK tidak masuk dalam pertambangan. Oleh karena itu, terkait dengan adanya indikasi pertambangan di kawasan TNUK, tidak benar.
“Nih, peta itu artinya semua wilayah Banten berpotensi menjadi wilayah tambang, kecuali TNUK dan TNGHS. TNUK itu di tunjuk juga menjadi World Heritage oleh UNESCO, juga Geopark jadi tidak mungkin ada yang mengganggu dan merubah,” ujarnya.
Terkait dengan rencana relokasi Badak Jawa atau Badak Cula Satu, dia tidak bisa memberikan komentar banyak, karena kewenangan untuk memberikan pernyataan terkait persoalan itu ada di Kementerian Kehutanan.
Baca Juga: Tolak Translokasi Badak Jawa, Ketum Boedak Saung: Sangat Berisiko
“Kalau untuk itu, bisa manti langsung ke pihak kementerian, kalau saya tidak ada kewenangan, karena hanya sekelas kepala UPT,” kilahnya.
Sementara, ditempat terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi mengatakan, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengenai gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa, merupakan wujud komitmen kuat pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus).
Gagasan tersebut, ujarnya, mencerminkan perhatian terhadap keberlangsungan spesies ini serta pentingnya memperkuat langkah konservasi, untuk menghadapi berbagai risiko pada masa mendatang.
Dalam kerangka tersebut, pengembangan habitat kedua dipandang sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang, untuk mengurangi risiko yang dihadapi populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.
“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden, mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan, untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujarnya.
Kata dia, Kementerian Kehutanan mengajak semua pihak mendukung gagasan tersebut, sebagai dorongan untuk memperkuat kesiapan konservasi jangka panjang.
Baca Juga: Populasi Badak Jawa Bertambah, Lahir dari Indukan Desy
Penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur, sebagai salah satu kemungkinan lokasi habitat kedua perlu ditempatkan dalam proses kajian yang menyeluruh, dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup satwa.
Pada tahap ini, gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman dan belum dituangkan dalam rencana teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan. Setiap langkah lebih lanjut, akan didasarkan pada hasil kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan.
Kata dia, kajian ilmiah menjadi landasan pengembangan habitat kedua, kata dia, pengembangan habitat kedua Badak Jawa telah menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu.
Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan, sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.
Pengembangan habitat kedua, memerlukan penilaian terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan dan kesinambungan pakan serta air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, dan kesiapan pengelolaan dalam jangka panjang. Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga perlu menjadi bagian dari penilaian.
“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah, dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat, untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” bebernya.
Dia mengatakan, apabila hasil kajian mendukung pengembangan habitat kedua, pemilihan individu akan mempertimbangkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi.
Tujuannya adalah, membentuk populasi pendiri yang mampu berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi di Ujung Kulon.
“Dalam mendukung kesiapan konservasi, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK, menjadi bagian dari penguatan pengelolaan dan pembelajaran konservasi Badak Jawa. Pengetahuan dan hasil evaluasi pengelolaannya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan pendekatan konservasi, termasuk apabila pengembangan habitat kedua ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kementerian Kehutanan menegaskan, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa, dan prioritas perlindungan Pemerintah.
Pengembangan habitat kedua, diarahkan untuk memperkuat keberlangsungan spesies, dengan tetap mempertahankan dan melindungi populasi beserta habitat alaminya di Ujung Kulon.
“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama Badak Jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” tukasnya.
Pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, perlindungan dan pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis akan terus menjadi perhatian utama Pemerintah. Pelaksanaannya diperkuat melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menanggapi pertanyaan publik mengenai dugaan potensi mineral di Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan Badak Jawa. Gagasan tersebut tidak menjadi dasar untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan TNUK.
Informasi mengenai dugaan potensi mineral perlu disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menghubungkannya dengan agenda pengembangan habitat kedua.
Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi, tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fokus Pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” pungkasnya.
Kementerian Kehutanan mengajak seluruh pihak mendukung komitmen tersebut, dengan mengedepankan informasi yang akurat, kajian ilmiah, dan kerja sama yang konstruktif. Setiap tindak lanjut pengembangan habitat kedua akan mempertimbangkan rekomendasi para ahli, kesiapan ekosistem dan pengelolaan, serta koordinasi dengan pihak terkait, dengan kelestarian Badak Jawa sebagai tujuan utama.(adib)

















