SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG — Menyikapi wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), ke Taman Nasional Alas Purwo, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, secara tegas menyampaikan sikapnya.
Dalam rilis yang disampaikan kepada Satelit News, termaktub bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menghormati dan mendukung setiap upaya Pemerintah Pusat, Kementerian Kehutanan, dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK), dalam rangka pelestarian Badak Jawa, satwa endemik yang saat ini hanya tersisa di Kabupaten Pandeglang dan menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia.
Namun demikian, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan, selama ratusan tahun, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) telah terbukti menjadi habitat yang mampu mempertahankan populasi Badak Jawa.
“Keberhasilan ini adalah, hasil kerja keras para ranger, peneliti, masyarakat sekitar kawasan, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, yang secara bersama menjaga ekosistem Ujung Kulon,” tegas Dewi, Rabu (18/11/2026).
Oleh karena itu, ujarnya, setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, bukan semata-mata atas dasar asumsi risiko.
Menurutnya, sebelum keputusan apapun diambil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang secara resmi meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan kajian komprehensif dan transparan.
Baca Juga: Seluruh Perangkat Daerah di Pandeglang Harus Bertanggungjawab dan Perkuat Komitmen
“Tentu harus dilakukan beberapa Kajian, seperti, Kajian Ekologi dan Habitat. Dimana, kesesuaian daya dukung habitat, ketersediaan pakan, sumber air, luas jelajah, dan ancaman penyakit, perlu diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, tandasnya, Kajian Genetik dan Populasi. Yaitu kaitan dampak pemindahan terhadap struktur genetik populasi yang sangat kecil, risiko inbreeding, stres, dan tingkat keberhasilan adaptasi badak yang dipindahkan.
Juga, Kajian Sosial dan Keamanan. Yang meliputi, kesiapan masyarakat sekitar, potensi konflik manusia-satwa, sistem pengamanan dari perburuan, serta kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan jangka panjang.
“Termasuk, harus ada kajian risiko bencana dan penyakit. Analisis risiko penularan penyakit antar populasi, risiko kegagalan translokasi, dan protokol mitigasi jika pemindahan gagal. Yang tak kalah penting, juga kajian sejarah dan budaya. Yaitu perlu pertimbangan bahwa Badak Jawa telah menjadi identitas ekologis, budaya, dan kebanggaan masyarakat Pandeglang dan Banten,” paparnya.
Bupati Dewi Setiani juga berharap, libatkan Pemkab Pandeglang serta seluruh unsur terkait, dalam proses pengambilan keputusan.
Tentu ujar Dewi lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang meminta agar dilibatkan secara aktif dalam setiap pembahasan, mulai dari penyusunan kajian, uji publik, hingga pengambilan keputusan.
Baca Juga: Penolakan Rencana Relokasi Badak Jawa Semakin Menguat, Uday: Jangan Ada Udang Dibalik Batu
“Masyarakat Pandeglang yang selama ini menjadi penjaga terdepan Ujung Kulon, berhak untuk didengar,” tandasnya.
Saat ini ungkapnya, fokus utama yang harus dilakukan adalah perkuat pengamanan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Langkah pengamanan yang dimaksud diantaranya, peningkatan patroli, penguatan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), pengendalian tanaman invasif, peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga, dan penguatan ekowisata berbasis konservasi.
“Bagi kami, Badak Jawa bukan hanya satwa. Ia adalah identitas Pandeglang, warisan leluhur, dan amanah untuk anak cucu kita. Kami tidak menolak ilmu pengetahuan. Kami hanya meminta, jangan pindahkan amanah ini tanpa kajian yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.” tukasnya. (mardiana)

















