SATELITNEWS.COM, LEBAK–Rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari masyarakat adat Baduy. Pemerintah diminta mempertimbangkan kembali wacana tersebut dengan memperhatikan nilai sejarah dan amanat leluhur yang melekat pada kawasan Ujung Kulon.
Kepala Desa Kanekes sekaligus tokoh adat Baduy, Jaro Oom, mengatakan keberadaan badak bercula satu tidak bisa dipisahkan dari kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, satwa langka tersebut merupakan bagian dari kekayaan alam yang harus dipertahankan di habitat asalnya. “Badak Ujung Kulon itu satwa bersejarah. Tidak bisa dipindah-pindahkan. Badak Ujung Kulon harus tetap berada di Ujung Kulon,” tegas Jaro Oom saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Ujung Kulon memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai adat yang selama ini dipegang masyarakat Baduy. Sejumlah wilayah, seperti Sanghyang Sirah, Gunung Honje, Pulau Panaitan, hingga Pulau Peucang, menjadi bagian dari bentang alam yang menurut masyarakat adat perlu dijaga keberlangsungannya.
Jaro Oom menyebut, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar persoalan konservasi, melainkan juga bagian dari amanat leluhur yang diwariskan kepada generasi penerus. Amanat tersebut mencakup perlindungan hutan, sungai, serta berbagai jenis satwa yang hidup di dalamnya. “Ada amanat leluhur untuk menjaga kawasan, hutannya, sungainya, dan hewan-hewannya. Semua itu seperti dititipkan kepada kami untuk dijaga bersama,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Baduy sudah beberapa kali menyampaikan pandangan mengenai pentingnya mempertahankan kelestarian Ujung Kulon. Namun, pihaknya menyadari bahwa keputusan terkait kebijakan konservasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Karena itu, ia berharap aspirasi masyarakat adat tidak diabaikan dalam pembahasan rencana pemindahan satwa langka tersebut. Terlebih, keberadaan badak Jawa dinilai memiliki nilai historis yang kuat bagi kawasan Ujung Kulon.
Baca Juga: Resmikan Hasil Revitalisasi, Bupati Dewi: Wujudkan Lingkungan Sekolah Aman bagi Siswa
Jaro Oom juga menyoroti alasan ancaman bencana alam yang menjadi salah satu pertimbangan munculnya gagasan relokasi. Menurutnya, rencana tersebut perlu didukung kajian yang menyeluruh agar tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Ia bahkan menyampaikan pandangan bahwa mungkin terdapat pertimbangan lain di balik wacana tersebut, termasuk kemungkinan faktor politik. Meski demikian, ia mengakui tidak memiliki bukti untuk memastikan dugaan tersebut. “Kalau yang disampaikan ke publik soal ancaman bencana, menurut kami itu mungkin ada pertimbangan lain. Bisa saja pertimbangan politik. Tetapi itu pandangan kami,” katanya.
BeritaTerbaru
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, mengemukakan usulan agar sebagian populasi badak Jawa di Ujung Kulon dipindahkan ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan itu muncul dari kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, terutama potensi tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Apabila seluruh populasi badak Jawa hanya terkonsentrasi di satu kawasan, risiko kepunahan dikhawatirkan semakin besar jika terjadi bencana berskala besar.
Alas Purwo kemudian dipertimbangkan sebagai habitat alternatif untuk membangun populasi cadangan sekaligus mengurangi ketergantungan konservasi badak Jawa pada satu wilayah. Rencana tersebut juga disebut mendapat perhatian dari lembaga internasional dan sejumlah donor yang berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan kawasan perlindungan baru.
Kendati demikian, masyarakat adat Baduy berharap pemerintah tetap mengedepankan perlindungan habitat alami badak Jawa di Ujung Kulon. Mereka meminta agar nilai sejarah dan amanat leluhur yang selama ini dijaga turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan konservasi. “Kami tidak setuju badak Ujung Kulon dipindahkan ke Jawa Timur. Badak bercula satu itu memiliki sejarah di Ujung Kulon dan tidak bisa dialihkan ke mana-mana,” pungkasnya.(mulyana)
