SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, belum mengusulkan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2026 ini. Padahal, sepanjang tahun ini, ada lebih dari 370 pegawai yang memasuki masa pensiun mulai dari esselon IV hingga esselon II.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana mengakui, pihaknya belum mengusulkan penerimaan calon ASN. Hal itu karena, disepanjang tahun ini Pemprov Banten disibukkan dengan pembenahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penuh Waktu.
“Kalau kita tahun ini belum mengajukan, karena kemarin proses paruh waktu hampir 16 ribuan paruh waktu dan penuh waktu sehingga menyita waktu, enggak tahu kalau tahun depan,” katanya, Minggu (15/11/2026).
Ai mengakui, Pemerintah Pusat sebetulnya telah menyampaikan kepada Pemprov Banten agar mengusulkan penerimaan calon ASN ditahun 2026 ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan karena berbagai hal, salah satunya kaitan dengan P3K.
“Kalau kita dimintanya sejak awal tahun kemarin ya, cuma karena proses P3K belum selesai, cuman enggak tahu ya, kalau melihat pensiun tahun ini saja 370 pegawai, tapi kemungkinannya enggak semua, melihat kebutuhannya saja,” ujarnya.
Ai mengatakan, meski ada sekira 370 lebih ASN Pemprov Banten yang memasuki masa pensiun, hal tersebut tidak tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan publik dan ketercapaian program kerja pembangunan di Banten. Oleh karena, masih ada beberapa formulasi yang bisa dilakukan Pemprov Banten.
Baca Juga: Tahun 2026, Ramai-ramai Pejabat Kabupaten/Kota Pindah ke Pemprov, Apa Motivasinya ?
“Yang pensiun itu enggak semua satu OPD, di semua OPD ada, sesuai kebutuhan, bisa juga dengan P3K kemarin ditugaskan untuk menutup yang pensiunnya,” tandadnya.
“Kalau di BKD hanya penuh waktu dan paruh waktu, enggak ada selain itu,” timpalnya.
Ai memastikan, ratusan pegawai yang pensiun itu tidak terlalu berdampak terhadap ketercapaian program kerja pembangunan, yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Banten.
“Semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan program kerja, karena memang setiap tahun selalu ada pegawai yang pensiun, dan program yang sudah ada tetap terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Menurut Ai, kekosongan jabatan yang ditinggal pensiun pegawai yang bersangkutan bisa diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Meskipun, dari segi beban kerja ada penambahan kewajiban, namun hal tersebut tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa jabatan yang dijabat Plt, karena pejabatnya pensiun. Beban kerjanya mungkin bertambah, tetapi capaian kerja yang sudah ada tetap terlaksana, terutama yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga: Kewenangan 1.200 Guru P3K Bakal Ditarik Pusat, Pemprov Banten Masih Menunggu Regulasi
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi menambahkan, pihaknya tengah mematangkan proses pengisian kekosongan jabatan yang terjadi saat ini. Namun untuk waktunya, masih belum bisa disampaikan.
“Iya mudah-mudahan enggak lama lagi. Kita sih inginnya sebelum tahun 2026 ini berakhir, sudah ada pengisian kekosongan jabatan. Kita tunggulah nanti, nanti disampaikan kalan waktunya,” imbuhnya. (adib)
