SATELITNEWS.COM, SERANG – Banyaknya pegawai yang pensiun dan kekosongan jabatan, di lingkungan Pemprov Banten, menjadi perhatian serius pengamat kebijakan publik, Ahmad Sururi.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjadi prioritas Pemprov Banten, agar terjadi regenerasi pegawai.
Sururi mengatakan, Pemprov Banten harus segera melakukan penataan pegawai termasuk kekosongan jabatan karena ditinggal pejabatnya pensiun. Serta, sebagai antisipasi terjadinya kekosongan jabatan dalam waktu yang lama.
“Iya Kang, mudah-mudahan ini hanya soal prioritas kebijakan administrasi kepegawaian BKD saja. Sekarang tinggal kedepan, bagaimana pemetaan dan kebutuhan untuk mengganti 370 pegawai pensiun ini, tentunya BKD sudah punya database terkait hal tersebut,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Sururi menilai, perekrutan CPNS harus menjadi prioritas dan ketersediaan pegawai yang mumpuni, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, persoalan klasik yang selalu terjadi setiap tahun harus bisa segera diselesaikan.
“Penting sekali, karena ini terkait dengan kesinambungan birokrasi Banten dan regenerasi pegawai,” tandasnya.
Baca Juga: Seluruh Atlet Porprov VII Banten 2026 Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Sebetulnya, kata Sururi, penempatan pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) bisa diselesaikan, dan tidak terjadi kekosongan jabatan dalam waktu lama. Akan tetapi, Pemprov Banten tidak melakukan hal tersebut, karena berbagai alasan dan pertimbangan.
“Sebenarnya bisa. Yang jadi pertanyaan, apakah Pemprov sudah punya database pegawai yang siap atau ready mengisi pos yang kosong tersebut? Dan ini berkaitan dengan perencanaan dan kebutuhan kepegawaian. Kalau perencanaan dan kebutuhannya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, kekosongan jabatan tidak mungkin terjadi,” ujarnya.
“Plt ini solusi jangka pendek dan sementara, serta tidak memberikan jaminan solusi untuk mengatasi kebutuhan pegawai. Plt ini cara instan, dan terus menjadi pola yang berulang di Banten,” sambungnya.
Sururi menilai, lambatnya penempatan pegawai dan mekanisme pengisian yang memakan banyak waktu harus segera dipangkas.
Artinya, Gubernur Banten Andra Soni harus bisa menghentikan persoalan klasik dengan hak preogratif yang dimiliki.
“Memang ada prosedur, persyaratan kompetensi, seleksi, manajemen talenta, sistem merit yang harus dipenuhi. Tapi mestinya prosedur-prosedur tersebut, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama,” tukasnya.
Baca Juga: Komisi I DPRD Banten Dorong Segera Isi Kekosongan Jabatan di Pemprov
Sururi menjelaskan, dalam perspektif politik birokrasi, transaksi dalam birokrasi kemungkinan itu bisa saja terjadi.
Misal ada potensi kepentingan jabatan tertentu, politisasi birokrasi karena terkait relasi kekuasaan dan transaksi jabatan.
“Pemprov Banten sudah mengklaim, menerapkan manajemen talenta, tetapi soalnya adalah mengapa sejumlah jabatan dibiarkan kosong dan terus diisi Plt? Mengapa 370 pegawai pensiun tidak segera diajukan usulan penggantiannya?,” tanyanya.
“Apakah memang terkendala prosedur dan kesiapan kandidat pegawai? atau ada pertimbangan lain? Hal-hal ini seharusnya dijelaskan ke publik,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten belum mengusulkan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) ditahun 2026 ini. Padahal, sepanjang tahun ini ada lebih dari 370 pegawai yang memasuki masa pensiun mulai dari esselon IV hingga esselon II.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana mengakui pihaknya belum mengusulkan penerimaan calon ASN. Hal itu terjadi karena, disepanjang tahun ini Pemprov Banten disibukkan dengan pembenahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penuh Waktu.
“Kalau kita tahun ini belum mengajukan, karena kemarin proses paruh waktu hampir 16 ribuan paruh waktu dan penuh waktu sehingga menyita waktu, enggak tahu kalau tahun depan,” katanya, Minggu (15/11/2026).
Ai mengakui, Pemerintah Pusat sebetulnya telah menyampaikan kepada Pemprov Banten agar mengusulkan penerimaan calon ASN ditahun 2026 ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan karena berbagai hal, salah satunya kaitan dengan P3K.
“Kalau kita dimintanya sejak awal tahun kemarin ya, cuma karena proses P3K belum selesai, cuman enggak tahu ya, kalau melihat pensiun tahun ini saja 370 pegawai, tapi kemungkinannya enggak semua, melihat kebutuhannya saja,” ujarnya. (adib)

















