SATELITNEWS.COM, SERANG – Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten yang pensiun, mendapat perhatian anggota Komisi I DPRD Banten, Anton Haerul Samsi.
Politisi Partai Golkar ini, meminta agar Pemprov Banten segera membuat formulasi untuk menutup kekosongan tersebut, termasuk mempertimbangkan pengajuan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Pemerintah Pusat.
Anton mengatakan, banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahunnya menyisakan persoalan kekosongan jabatan. Akibat hal itu, ada beberapa pegawai yang merangkap jabatan atau diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) untuk menutup kekosongan jabatan sementara.
“Setiap tahun memang selalu terjadi pensiun dan jumlahnya banyak. Selama ini, hal itu selalu diganti dengan Plt, sebelum akhirnya diisi oleh pejabat definitif,” katanya, Senin (16/11/2026).
Menurut Anton, kekosongan jabatan itu bisa segera diisi tanpa harus menunjuk Plt, apabila ketersediaan pegawai di Pemprov Banten mumpuni. Tindakan itu harus dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kekosongan dalam jangka waktu yang lama.
“Sebetulnya bisa saja langsung ditempatkan pejabat definitif, tinggal Pemprov mau atau tidak. Kemudian, ada atau tidak pegawai yang memang bisa ditunjuk sebagai pejabat definitifnya,” ujarnya.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
Selain itu, Anton juga menyarankan agar Pemprov Banten mempertimbangkan usulan penambahan CPNS yang disampaikan Pemerintah Pusat. Oleh karena, agar ada pegawai yang nantinya bisa ditempatkan untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Jadi pegawai ini kan yang pensiun misalkan 300 orang, sementara tidak ada penambahan pegawai kan lama-lama akan kosong. Okelah ada P3K misalkan, tapi apakah regulasinya ada buat nempati jabatan struktural,” ujarnya lagi.
Anton meminta, agar persoalan kekosongan jabatan yang selalu terjadi setiap tahun, mendapat perhatian serius Pemprov Banten. Tujuannya, untuk mengantisipasi penambahan beban kerja pegawai, karena dikhawatirkan berdampak terhadap pelayanan publik.
“Iya ini kam setiap tahun selalu terjadi, harus disikapi dengan baik agar ketika ada pejabat atau pegawai yang pensiun, sudah ada pegawai lain yang memang berkompeten untuk mengisi kekosongan itu,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten belum mengusulkan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) ditahun 2026 ini. Padahal, sepanjang tahun ini ada lebih dari 370 pegawai yang memasuki masa pensiun mulai dari esselon IV hingga esselon II.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Ai Dewi Suzana mengakui pihaknya belum mengusulkan penerimaan calon ASN. Hal itu terjadi karena, disepanjang tahun ini Pemprov Banten disibukkan dengan pembenahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penuh Waktu.
Baca Juga: Pemprov Banten Kaji Penambahan Bantuan Keuangan Desa 2027
“Kalau kita tahun ini belum mengajukan, karena kemarin proses paruh waktu hampir 16 ribuan paruh waktu dan penuh waktu sehingga menyita waktu, enggak tahu kalau tahun depan,” katanya, Minggu (15/11/2026).
Ai mengakui, Pemerintah Pusat sebetulnya telah menyampaikan kepada Pemprov Banten agar mengusulkan penerimaan calon ASN ditahun 2026 ini. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan karena berbagai hal, salah satunya kaitan dengan P3K.
“Kalau kita dimintanya sejak awal tahun kemarin ya, cuma karena proses P3K belum selesai, cuman enggak tahu ya, kalau melihat pensiun tahun ini saja 370 pegawai, tapi kemungkinannya enggak semua, melihat kebutuhannya saja,” ujarnya.
Ai mengatakan, meski ada sekira 370 lebih ASN Pemprov Banten yang memasuki masa pensiun, hal tersebut tidak tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan publik dan ketercapaian program kerja pembangunan di Banten. Oleh karena, masih ada beberapa formulasi yang bisa dilakukan Pemprov Banten.
“Yang pensiun itu enggak semua satu OPD, disemua OPD ada, sesuai kebutuhan, bisa juga dengan P3K kemarin ditugaskan untuk menutup yang pensiunnya,” katanya. (adib)

















