SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten menaruh perhatian terhadap nasib warga binaan. Tindakan itu dilakukan, agar warga binaan bisa kembali diterima ditengah masyarakat serta mendapatkan keterampilan.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, proses reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak dapat dibebankan semata kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Upaya tersebut, menuntut sinergi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga elemen masyarakat.
Hal itu, kata dia, bukan sekadar proses memulangkan warga binaan ke tengah masyarakat, melainkan upaya memastikan mereka mendapat ruang untuk memperbaiki diri, mandiri secara ekonomi, dan kembali berkontribusi positif.
”Keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi dari keberhasilan seseorang kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab,” katanya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Andra, selama ini masih banyak warga binaan yang bebas dalam kondisi belum siap secara mental, minim keterampilan, serta harus menghadapi stigma lingkungan. Oleh karena itu, ia mendorong, agar program reintegrasi dijalankan secara terpadu dan tidak sebatas formalitas.
Baca Juga: Pemprov Banten Kaji Penambahan Bantuan Keuangan Desa 2027
”Reintegrasi dijalankan untuk menjembatani pembinaan di dalam Lapas dengan kehidupan nyata di luar. Tujuannya, agar mereka pulih fungsi sosialnya, diterima kembali, mandiri secara ekonomi, dan tidak mengulangi tindak pidana,” jelasnya.
Andra menyoroti peran Bapas seiring berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Aturan itu memuat pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peran Bapas dan Kelayan Binter diuji untuk lebih berdampak.
”Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program terukur, pembagian peran yang jelas, dan pelaporan hasil yang berkala,” ujarnya.
Andra memastikan, Pemprov Banten terus mendukung langkah reintegrasi sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah telah menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp6,15 miliar kepada 2.950 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
”Apabila reintegrasi berjalan baik, dampaknya akan langsung dirasakan secara luas. Selain menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), lingkungan menjadi lebih aman, sehingga iklim investasi di Banten semakin kondusif,” tukasnya.
“Hal ini krusial untuk menopang laju ekonomi Banten yang tumbuh 5,72 persen pada triwulan III 2026, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,47 persen,” sambungnya.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, sepakat bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dikerjakan oleh Bapas secara mandiri.
Dia berharap, kegiatan FORIS 2026 ini mampu melahirkan gagasan strategis, guna meningkatkan kualitas pembimbingan klien pemasyarakatan.
”Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, serta langkah penanggulangan bersama guna mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Banten,” ujar Lili.
Sebagai informasi, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Banten bersama Bapas Kelas I Serang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) multisektor.
Kesepakatan tersebut, melibatkan Polda Banten, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, BAZNAS Provinsi Banten, serta DP3AKB Kota Serang. (adib)
