SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, belum berencana memberikan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada PT Serang Berkah Mandiri (SBM). Langkah tersebut dilakukan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sekaligus menunggu kejelasan rencana bisnis atau business plan perusahaan milik daerah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji secara mendalam rencana bisnis PT SBM, sebelum memutuskan bentuk dukungan maupun penyertaan modal yang akan diberikan pemerintah daerah.
“Dengan kondisi keuangan seperti ini, kita masih menunggu business plan dari PT SBM seperti apa. Namun, tentunya kita bisa memfasilitasi dengan perusahaan lain untuk bekerja sama. Jadi, konsepnya business to business,” ujar Zaldi, (16/11/2026).
Menurutnya, salah satu peluang bisnis yang menjadi prioritas untuk dikembangkan PT SBM, adalah sektor Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.
Zaldi menyebutkan, peluang yang bisa digarap diantaranya pengelolaan kapal tunda (tugboat) di kawasan Bojonegara, Pulau Ampel, hingga Lontar di Teluk Banten.
Selama ini, pengelolaan sejumlah potensi tersebut melibatkan BUMD milik Kota Cilegon. Pemkab Serang melihat adanya peluang untuk mengambil bagian dalam pengelolaan bisnis kepelabuhanan tersebut melalui PT SBM.
Baca Juga: Perkuat Budaya Literasi, Perpusnas RI Apresiasi Pemkab Serang
“Terutama peluang kapal tunda yang ada di Bojonegara, Pulau Ampel, termasuk yang ada di Lontar, Teluk Banten. Itu sebenarnya peluang untuk bisa meningkatkan PAD Kabupaten Serang,” jelasnya.
Zaldi juga menegaskan, jika pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan PT SBM. Evaluasi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar persoalan penyimpangan atau praktik kecurangan (fraud) yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terulang.
“Ke depan kita tidak mau lagi ada kejadian-kejadian yang fraud, penyelewengan dan lain sebagainya. Jadi memang harus lebih ketat dibandingkan sebelumnya,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, Zaldi menjelaskan, penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT SBM tidak harus selalu berbentuk uang. Pemanfaatan aset milik daerah juga bisa menjadi alternatif untuk mendukung pengembangan usaha perusahaan.
Ia mencontohkan aset tanah milik Pemkab Serang seluas sekitar 20 hektare di kawasan Bojonegara yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan bisnis pendukung aktivitas pelabuhan. Aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jetty atau dermaga, pergudangan dan lain sebagainya.
Baca Juga: Diskominfo Kabupaten Serang Bentuk TTIS, Antisipasi Peretasan
Namun demikian, penyertaan modal dalam bentuk aset tersebut tetap harus melalui mekanisme dan persetujuan regulasi daerah, termasuk melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Penyertaan modal itu bukan mesti berupa uang, tetapi bisa juga berupa aset. Seperti aset kita di Bojonegara seluas 20 hektare, itu bisa menjadi penyertaan modal dalam bentuk aset, meskipun harus melalui Perda,” pungkasnya. (sidik)

















