SATELITNEWS.COM, SERANG–Sekretaris Umum Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten, Ocit Abdurrosyid Siddiq, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten meninjau kembali Surat Edaran Nomor 800/4867/Dindikbud/2026 tentang Persyaratan Pengangkatan dan Prosedur Penerbitan Izin Penugasan Kepala Sekolah Swasta.
Ocit menilai kebijakan yang mewajibkan yayasan mengurus izin penugasan tersebut berpotensi mencampuri kewenangan internal penyelenggara pendidikan. Menurutnya, pengangkatan kepala sekolah swasta semestinya menjadi wewenang yayasan, asalkan tetap memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang berlaku.
Ia juga meminta Dindikbud Banten menjelaskan secara terbuka landasan hukum penerbitan izin tersebut, termasuk apakah terdapat delegasi kewenangan khusus dari gubernur. “Persoalannya adalah ketika kewenangan pembinaan dan pengawasan tersebut diterjemahkan menjadi kewajiban bagi yayasan untuk meminta izin kepada Dinas Pendidikan sebelum dapat menugaskan kepala sekolah,” ujarnya, Senin (16/11).
Ocit menegaskan bahwa karakteristik sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri karena dikelola oleh masyarakat melalui badan penyelenggara. Ia pun mempertanyakan sejumlah persyaratan administratif yang dinilai sebagai tambahan birokrasi daerah.
“Ketika semuanya diwajibkan sebagai prasyarat memperoleh izin penugasan dari Dinas, kita patut bertanya: apakah seluruh persyaratan tersebut memang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, ataukah merupakan tambahan birokrasi yang dibangun melalui kebijakan administratif daerah?” kritiknya.
Lebih lanjut, kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Ia merujuk Pasal 8 dan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa mekanisme penugasan guru non-ASN sebagai kepala sekolah ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan.
Baca Juga: Nadiem Makarim Ajukan Banding dan Gugat Hakim
“Perhatikan pilihan kata dalam regulasi tersebut: dilaporkan, bukan dimintakan izin. Perbedaan dua istilah ini sangat mendasar. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif.Sementara perizinan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus memberikan persetujuan,” tegas Ocit.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak berarti penguasaan, dan pemerintah harus memahami batas kewenangannya. Ocit mendesak agar aturan tersebut disesuaikan kembali dengan regulasi nasional.
“Jangan jadikan kewenangan pembinaan sebagai pintu masuk untuk mengintervensi terlalu jauh urusan internal yayasan. Jangan jadikan tertib administrasi sebagai alasan untuk menambah beban sekolah swasta,” tandasnya.
Di sisi lain, surat edaran yang ditandatangani Kepala Dindikbud Banten H. Jamaluddin pada 13 Oktober 2026 tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman resmi agar penugasan kepala sekolah swasta sesuai dengan kualifikasi nasional serta tertib administrasi pada sistem Dapodik.
Dalam aturan tersebut, calon kepala sekolah wajib memenuhi kualifikasi seperti ijazah minimal S1/D-IV, sertifikat pendidik, usia maksimal 56 tahun, serta persyaratan kesehatan dan integritas. Pengajuannya melalui verifikasi berjenjang mulai dari Kantor Cabang Dinas (KCD) hingga penerbitan Surat Izin Penugasan oleh Kepala Dindikbud dengan estimasi waktu pelayanan maksimal 10 hari kerja. (rmg)

















