SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang membayarkan uang ganti rugi (UGR) kepada masyarakat pemilik 31 bidang tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A, Selasa (17/11/2026). Pembayaran tersebut merupakan bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Pembayaran UGR mencakup enam bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Pelaksanaannya dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan jalan tol.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah senantiasa mengedepankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta perlindungan hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
“Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Satelit News, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan pembayaran uang ganti rugi tersebut turut melibatkan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, unsur kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya.
Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung proses pengadaan tanah agar berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan. Sinergi tersebut juga bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.
Baca Juga: Revitalisasi Pasar Kronjo Terancam Gagal, DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat
Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dan wilayah sekitarnya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mengawal pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. (rs/aditya)

















