SATELITNEWS.COM, TANGERANG —-Proyek revitalisasi Pasar Kronjo di Kabupaten Tangerang terancam gagal setelah pihak pengembang, PT TCU, dinilai melakukan wanprestasi karena melewati batas waktu pembangunan fisik.
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026), yang turut menyoroti buntunya celah hukum untuk memperpanjang kontrak kerja sama.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil bedah dokumen perjanjian, PT TCU telah melampaui batas waktu pembangunan selama 51 bulan yang seharusnya rampung pada 19 November 2023 lalu.
“Artinya, di sini ada wanprestasi yang dilakukan pihak kedua atau PT TCU. Ini kalau main bola sudah kartu merah, bukan offside lagi,” tegas Aditya kepada Satelit News, Rabu (18/11/2026).
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan PT TCU, Ferry, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan proyek revitalisasi Pasar Kronjo dengan memulai pembersihan area secara bertahap dan membangun kantor pengelola. Namun, ia beralasan pembangunan tersendat akibat minimnya setoran uang tanda jadi dan cicilan dari pedagang.
“Kendala utamanya adalah realisasi pencicilan dan pembayaran tanda jadi dari pedagang yang sangat rendah. Jika tidak ada kesepakatan skema pembayaran yang realistis, pengembang mana pun akan kesulitan membiayai proyek investasi ini,” kata Ferry.
Baca Juga: Wabup Intan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Pangan Tangerang
Di tempat yang sama, Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Finny Widiyanti, menjelaskan pihaknya telah memanggil pengembang untuk menanyakan kepastian kelanjutan proyek. Meski PT TCU menyatakan ingin melanjutkan, Finny menekankan perlunya perhitungan aset serta kajian hukum yang matang guna melindungi Uang Tanda Jadi (UTJ) pedagang senilai kurang lebih Rp400 juta yang sudah masuk.
“Pertama kali yang harus kami lakukan adalah menghitung aset properti itu dengan kajian konsultan hukum, karena ada dana Rp400 juta dari teman-teman pedagang yang harus kami pertanggungjawabkan. Selebihnya kami siap mengikuti arahan dewan,” ujar Finny.
Ia juga mengakui adanya kendala di lapangan, di mana pedagang enggan membayar cicilan sebelum fisik bangunan berdiri.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang, Abdullah Rijal, membeberkan bahwa ruang perpanjangan kontrak sudah tertutup. Merujuk Pasal 5 ayat (3) dalam perjanjian awal tahun 2019, adendum perpanjangan kontrak hanya diizinkan satu kali dan hal itu sudah dilakukan pada 2022 dengan masa berlaku hingga Januari 2029.
“Secara hukum perdata, situasi ini jelas masuk kategori wanprestasi. Kontrak ini bisa dibatalkan oleh salah satu pihak atas dasar wanprestasi, atau dilakukan pengakhiran kerja sama secara bersama-sama,” jelas Rijal sembari mengingatkan bahwa Perumda Pasar NKR terikat regulasi BUMD yang wajib diaudit.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umar Dani, mengingatkan semua pihak agar tidak menabrak aturan hukum yang berlaku. “Adendum masa pembangunan sudah lewat. Pasal 5 menyebutkan adendum hanya boleh diperpanjang satu kali dan sudah dilakukan. Stop di sana,” tegas Deden.
Baca Juga: RSUD Balaraja Raih Juara 1 Nasional K3RS Kategori RS Kelas B Tahun 2026
Suasana rapat sempat memanas saat perwakilan pedagang Pasar Kronjo, Puri, memaparkan dampak mangkraknya proyek selama tujuh tahun terakhir. Menurutnya, kondisi pasar yang tidak layak telah membuat sekitar 160 pedagang kecil gulung tikar.
Kendati demikian, para pedagang tetap mendukung kelanjutan pembangunan asalkan memiliki payung hukum yang jelas serta penyesuaian harga kios agar terjangkau.
Desakan serupa disampaikan Ketua DPP Benteng Rakyat Tangerang (Benteng), Ari Sudrajat, yang meminta Perumda Pasar NKR berani mengambil langkah hukum tegas terhadap pengembang demi menyelamatkan dana pedagang dan memastikan Pasar Kronjo segera terbangun. (alfian)

















