SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Serikat pekerja dan serikat buruh di Kota Tangerang mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2027 sebesar 8,79 persen. Usulan tersebut didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan buruh di tiga pasar tradisional di Kota Tangerang.
Hasil survei itu disampaikan dalam audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, serta Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang di depan Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Banten, Maman Nuriman, mengatakan survei dilakukan pada 10 November 2026 di Pasar Anyar, Pasar Malabar, dan Pasar Ciledug. Dari hasil penghitungan harga kebutuhan pokok di ketiga pasar tersebut, buruh memperoleh angka rata-rata kebutuhan hidup sebesar Rp 5,919 juta. Angka itu kemudian menjadi dasar pengajuan kenaikan upah sebesar 8,79 persen untuk 2027.
“Nilai rata-rata dari ketiga pasar itu, nilainya Rp 5.919.000 sekian. Artinya, kalau dipersenkan, kenaikan upah tahun 2027 itu menjadi 8,79 persen,” kata Maman kepada SatelitNews.Com. Menurut dia, survei pasar dilakukan untuk memberikan gambaran kebutuhan hidup pekerja berdasarkan kondisi harga barang di lapangan. Hasilnya diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan penetapan UMK 2027.
Maman meminta DPRD Kota Tangerang mengawal aspirasi buruh dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Kota (DPK). Dia berharap angka hasil survei tersebut tidak sekadar diterima, tetapi turut diperjuangkan dalam proses penentuan rekomendasi upah.
“Kami berharap hasil ini sudah kita serahkan ke DPRD, maka kemudian DPRD bisa mengawal, mengontrol dalam proses pleno di DPK nanti. Informasinya DPK akan melakukan pleno di tanggal 23,” ujarnya. Dalam audiensi itu, DPRD menyatakan akan mengawal aspirasi buruh. Namun, proses penentuan pengupahan tetap berada dalam pembahasan bersama unsur Dewan Pengupahan dan Dinas Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Komisi I Minta Satlinmas Diperkuat dengan Pelatihan dan Fasilitas
Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, hasil survei KHL yang dilakukan serikat pekerja akan menjadi bahan tambahan dalam pembahasan penentuan UMK 2027. “Ini kami terima dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, juga Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang. Insya Allah, kita akan tindak lanjuti hasil survei KHL dari teman-teman yang dilakukan di tiga pasar, dan angka ini akan menjadi rekomendasi tambahan ke Dewan Pengupahan Kota,” kata Saiful.
Dia mengatakan, aspirasi buruh perlu disampaikan melalui komunikasi antara pekerja, pemerintah daerah, dan legislatif agar proses penentuan upah dapat berjalan dengan baik. Ia juga mengapresiasi kedatangan serikat pekerja. Menurut dia, komunikasi antara buruh, pemerintah, dan DPRD diperlukan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perhatian pekerja.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan, survei KHL yang dilakukan serikat buruh menjadi salah satu kanal penyampaian aspirasi dalam proses penentuan upah. Dinas Ketenagakerjaan menjadwalkan pembahasan UMK 2027 bersama Dewan Pengupahan Kota pada Senin (23/11/2026), mulai pukul 13.00 WIB.
Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses penentuan rekomendasi upah minimum yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi. Maman mengatakan, berdasarkan informasi mengenai jadwal penetapan upah, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dijadwalkan pada 21 November 2026, sedangkan UMK se-Banten pada 25 November 2026.
Dengan jadwal tersebut, dia berharap rekomendasi Wali Kota Tangerang dapat segera disampaikan kepada pemerintah provinsi sebelum penetapan UMK. “Harapan besar kami, dari rekomendasi baik dari Wali Kota, rapat-rapat Dewan Pengupahan, tetap mengusung usulan tuntutan dari serikat pekerja dan serikat buruh yang sudah melakukan survei pasar secara riil,” kata Maman.
Selain kenaikan upah, buruh juga menyampaikan tuntutan terkait penghapusan sektor kesepakatan atau sektor 5 dalam pengupahan. Maman dan sejumlah serikat pekerja menyoroti ketentuan yang memungkinkan adanya pengecualian terhadap penerapan UMK berdasarkan kesepakatan tertentu. Buruh meminta mekanisme tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Penguatan 56 Ribu Personel Satlinmas
Ujang menambahkan, ketentuan mengenai pengecualian pengupahan dalam regulasi baru perlu dipahami secara menyeluruh. Dia merujuk Pasal 140 yang mengatur mekanisme pengecualian dengan persyaratan tertentu, termasuk kesepakatan pekerja dan pengusaha serta audit eksternal.
Menurutnya, mekanisme tersebut sebelumnya telah diterapkan di Kota Tangerang, tetapi kini ketentuannya mengharuskan kesepakatan ditandatangani gubernur. “Dasarnya sama, kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh pihak pekerja dan pengusaha atau yang sudah mendapatkan audit dari auditor. Jadi, nanti saya serahkan kembali kepada teman-teman yang ada di Dewan Pengupahan,” ujarnya.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut diikuti sekitar 600-700 buruh. Massa berasal dari tiga titik kumpul, yakni wilayah barat di Solmarina, wilayah tengah di MTH, dan wilayah timur di Goni, Batuceper. Buruh berharap hasil survei KHL yang mereka lakukan menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan UMK 2027, sehingga besaran upah yang ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di tengah perubahan harga kebutuhan pokok. (ari)

















