SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Persoalan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di Kota Tangerang belum sepenuhnya menemukan titik terang. Meski pemerintah daerah telah mengakomodasi sejumlah tuntutan, pengakuan jenjang pendidikan dan penyetaraan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Hal itu mengemuka dalam audiensi lanjutan Forum PPPK penuh waktu dengan DPRD Kota Tangerang di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (19/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PPPK kembali mendesak agar sejumlah kesepakatan dan tuntutan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya tidak berhenti sebagai pembahasan semata.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu, mengatakan DPRD berkewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi para PPPK. Menurut dia, sebagian tuntutan telah diakomodasi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah kota.
Namun, masih terdapat persoalan yang belum dapat diselesaikan di tingkat daerah karena berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. “Ada beberapa hal yang memang belum bisa dilaksanakan karena memang kita terbentur dengan regulasi. Itu bukan kewenangan dari kota, tetapi kewenangan di tingkat pusat di Kemenpan dan juga di BKN,” kata Pandu seusai audiensi.
Salah satu persoalan yang belum menemukan penyelesaian adalah pengakuan ijazah PPPK penuh waktu. Pandu menyebutkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang telah berulang kali berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Komunikasi tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar atas persoalan penyesuaian jenjang pendidikan pegawai. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan yang dapat diterapkan pemerintah kota. Adapun terkait TPP, Pandu mengatakan DPRD akan membicarakan kemungkinan peningkatan pemberian tambahan penghasilan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Ajak Masyarakat Terapkan Internet Sehat dan Lindungi Data Pribadi
Pembahasan itu akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengakui, kondisi keuangan Kota Tangerang saat ini sedang mengalami defisit sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta menetapkan kebijakan tambahan belanja pegawai.
“Rencananya kami akan berkoordinasi dengan TAPD, dengan tim keuangan daerah Kota Tangerang untuk dapat kita merumuskan kebijakan ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita rumuskan, kita melihat keuangan kita,” ujarnya.
Pandu mengatakan, DPRD dan pemerintah kota pada prinsipnya memiliki kepentingan untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai. Namun, realisasi kebijakan tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
“Kalaupun memang nanti ada waktu yang memang kita pas dan keuangan itu ada, ya mau enggak mau kita sebagai dewan dan sebagai pemerintah, saya yakin Pak Wali juga, tidak ada yang pengin wali kota sebagai pemimpin itu anak buahnya pada susah,” katanya.
Ia memastikan pembahasan tidak berhenti pada audiensi tersebut. Setelah berkoordinasi dengan TAPD, DPRD berencana kembali mengundang perwakilan forum PPPK untuk menyampaikan perkembangan pembahasan.
Menurut Pandu, pertemuan berikutnya diharapkan menjadi tindak lanjut konkret atas aspirasi yang telah disampaikan. Namun, jadwalnya belum ditentukan karena DPRD masih perlu melakukan pembicaraan internal bersama tim keuangan pemerintah daerah.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Minta PUPR Evaluasi Drainase Tertutup untuk Antisipasi Banjir
Sementara, Ketua Forum PKKK Kota Tangerang, Jamiludin, mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD salah satunya untuk mendesak pelaksanaan RDP lanjutan. Forum menilai masih ada sejumlah poin dalam RDP sebelumnya yang belum mendapatkan jawaban maupun kepastian pelaksanaan dari pihak eksekutif.
Menurut Jamiludin, DPRD perlu kembali memfasilitasi pertemuan antara perwakilan PPPK dan pemerintah kota agar tuntutan mereka dibahas bersama dan memperoleh kejelasan. “Tuntutan kita mau kepada dewan itu agar RDP lanjutan dilaksanakan. Karena poin-poin di RDP awal itu ada beberapa poin yang memang harus dijawab melalui RDP lanjutan,” kata Jamiludin.
Ia mengatakan, waktu pelaksanaan RDP lanjutan masih menunggu konfirmasi dari DPRD setelah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Dalam pertemuan tersebut, forum berharap seluruh poin yang sebelumnya telah dibahas dapat dipastikan tindak lanjutnya. Jamiludin menegaskan, persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar kenaikan TPP. Ada persoalan lain yang dinilai lebih mendasar, yakni pengakuan jenjang pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki para PPPK.
Ia menjelaskan, terdapat PPPK dari tenaga teknis yang sebelumnya memiliki ijazah sarjana, tetapi dalam pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu justru ditempatkan pada jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut dinilai merugikan pegawai karena kualifikasi pendidikan yang telah mereka tempuh tidak tercermin dalam penempatan administrasi kepegawaiannya.
“Memang nanti sebenarnya tuntutan yang jelas adalah pada saat poin-poin di RDP awal, itu jelas. Tapi memang harus digarisbawahi bukan penyetaraan sih sebenarnya, tapi bagaimana ijazah kami ini diterapkan sekarang,” ujarnya.
Menurut dia, para pegawai menginginkan pengakuan kembali atas jenjang pendidikan yang sesuai dengan ijazah masing-masing. Pegawai yang memiliki ijazah sarjana, misalnya, berharap kualifikasi pendidikannya tidak lagi dicatat atau diperlakukan setara dengan lulusan SMA.
Jamiludin menyebutkan, persoalan tersebut dialami sekitar 1.500 PPPK penuh waktu dari kelompok tenaga teknis di Kota Tangerang. Ia menegaskan, tuntutan tersebut tidak mencakup tenaga guru dan tenaga kesehatan yang, menurut dia, tidak mengalami penurunan jenjang pendidikan seperti yang dialami kelompok tenaga teknis.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan PPPK di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Menurut Jamiludin, pegawai di kedua daerah itu tetap memperoleh pengakuan jenjang pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki.
“Kalau di Tangsel dan kabupaten itu mereka tidak ada di-downgrade, sesuai dengan ijazah pegawainya. Dia S1 agama di kelurahan, di situ pun diajukan S1 untuk pegawai tersebut. Jadi tidak di-downgrade, semuanya S1 ya S1. Tidak ada yang seperti kita di-downgrade dari S1 menjadi SMA,” katanya.
Perbedaan perlakuan tersebut menjadi salah satu alasan forum terus meminta pemerintah kota memberikan penjelasan sekaligus mencari penyelesaian. Selain persoalan ijazah, forum juga meminta agar pemberian TPP bagi PPPK penuh waktu disetarakan dengan pegawai negeri sipil (PNS). Jamiludin merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar tuntutan mereka. “TPP sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 itu dikembalikan, bukan kembali, disetarakan dengan PNS,” ujarnya.
Jamiludin berharap tuntutan tersebut tidak kembali berlarut-larut tanpa kepastian. Jika sampai akhir tahun belum ada perubahan, ia menyatakan forum akan mengarahkan anggotanya untuk mengambil langkah lanjutan yang lebih jauh dari upaya yang selama ini ditempuh.
Dari pihak eksekutif, Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Tangerang, Hadi Saputra, mengatakan, hasil audiensi akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan tindak lanjut. Ia menyebutkan, DPRD berencana kembali menggelar RDP dengan melibatkan pihak eksekutif. Dalam pertemuan berikutnya, TAPD juga akan diundang untuk membahas tuntutan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait TPP, Hadi mengatakan, kebijakan kenaikan telah dibahas dan memiliki landasan Peraturan Wali Kota. Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan dua aspek, yakni kondisi keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang berlaku. “Sudah dibahas terkait dengan kenaikan itu kan sudah ada perwalinya juga. Tinggal nanti disesuaikan karena ada dua kondisi di situ, harus disesuaikan dengan keuangan daerah terus ditambah sama peraturan yang berlaku,” kata Hadi.
Adapun mengenai pengakuan jenjang pendidikan, ia mengatakan, persoalan tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada pimpinan. Hadi tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme maupun waktu penyelesaiannya. Ia menjelaskan, bidang yang dipimpinnya lebih banyak menangani pembinaan aparatur, termasuk aspek kesejahteraan pegawai. Karena itu, keputusan mengenai tuntutan penyesuaian ijazah masih perlu dikoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Hadi menyebutkan, RDP lanjutan kemungkinan digelar paling lambat pada akhir Desember 2026. Namun, kepastian jadwal masih menunggu surat undangan dari DPRD. “Ya, tadi sih disampaikan akhir Desember paling telat. Nah, begitu tergantung dari dewan aja nanti suratnya. Nanti mengundang TAPD juga,” ujarnya.
Belum adanya kepastian penyelesaian persoalan ijazah dan TPP memperlihatkan bahwa perjuangan PPPK penuh waktu masih bergantung pada koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Di satu sisi, DPRD menyatakan akan memperjuangkan aspirasi pegawai melalui pembahasan anggaran. Di sisi lain, BKPSDM masih menunggu arahan pimpinan dan pembicaraan bersama TAPD.
Bagi sekitar 1.500 PPPK tenaga teknis yang disuarakan forum, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut besaran tambahan penghasilan, melainkan juga pengakuan atas kualifikasi pendidikan yang telah mereka tempuh. Kepastian tindak lanjut dari pemerintah daerah menjadi hal yang kini mereka tunggu setelah berulang kali menyampaikan aspirasi melalui DPRD. (ari)

















