SATELITNEWS.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni, menerima silaturahmi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul, di Gedung Negara Pendopo Lama, Kota Serang, Jumat (25/7/2025).
Dalam pertemuan yang berjalan santai tersebut, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, Pemprov Banten siap mendukung kegiatan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang akan digelar pada 7-9 Agustus 2025 di Desa Guradong, Kabupaten Lebak.
Menurut Andra Soni, kegiatan itu bukan hanya momen seremonial, tetapi bentuk pengakuan nyata terhadap eksistensi masyarakat adat yang selama ini telah berkontribusi besar dalam menjaga budaya, nilai, dan ketahanan lokal.
“Kegiatan ini penting sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat. Kita di Banten sudah memiliki Perda Desa Adat, dan saya telah instruksikan kepada OPD terkait untuk segera menyusun Pergub-nya,” kata Andra Soni, Jumat (25/7/2025).
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengapresiasi ratusan desa adat yang ada di Provinsi Banten, dimana selama ini mereka menjadi contoh bagaimana sebuah kemandirian desa itu bisa diciptakan, termasuk kemandirian pangan.
“Banyak desa adat memiliki pola pengelolaan pangan yang mandiri, dengan sawah yang luas dan subur, sehingga jarang mengalami kekurangan pangan. Kearifan lokal semacam ini harus kita lestarikan dan promosikan,” kata Andra Soni.
Baca Juga: 16 Jafung dan Lima CPNS Dilantik, Sekda Banten Ingatkan Integritas
Sementara, Ade Sumardi selaku Dewan Penasehat AMAN menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari amanah para sesepuh adat untuk menyampaikan undangan resmi dan membangun sinergi dengan Pemprov Banten.
Ia menjelaskan, kegiatan Hari Masyarakat Adat Sedunia akan diawali pada tanggal 7 dan 8 Agustus dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya, dan ditutup dengan Festival Karya Adat.
“Kami merasa penting untuk menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur, karena ini adalah acara besar dan berskala internasional. Akan ada perwakilan dari negara-negara sahabat yang turut hadir. Tentu tidak elok bila acara seperti ini tidak dikoordinasikan langsung dengan pemimpin daerah,” ujarnya. (luthfi)
