SATELITNEWS.COM, SERANG – Penerapan kebijakam Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat oleh Pemprov Banten, diminta dikaji ulang. Hal itu karena, penerapan kebijakan tersebut dinilai sudah tidak relevan, karena kondisi geopolitik mulai stabil kembali.
Diketahui, kebijakan WFH merujuk pada serangkaian regulasi pusat dan daerah, di antaranya PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025, SE MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2026, SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ, SE Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2026, serta SE Sekda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2026.
Pengamat kebijakan publik Ahmad Sururi mengatakan, penerapan kebijakan WFH yang berlaku sampai saat ini, karena mulai berkurangnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) karena konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, saat ini kondisinya sudah mulai stabil dan kebijakan WFH harus dikaji ulang.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini menilai, kebijakan yang semula bertujuan menekan mobilitas dan menghemat energi tersebut, dinilai perlu segera dievaluasi agar Pemprov tidak gagap dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.
“Pertama tuh ketegasan di surat WFH-nya sendiri bagaimana?, Apakah ada batas waktu atau memang tidak ada batas waktu? Nah jika memang tidak ada batas waktu, tentunya kan ada narasi yang mengatakan bahwa WFH ini secara otomatis akan dihentikan atau akan berhenti ketika situasi sudah normal. Nah itu yang menurut saya memang masih belum terjelaskan di surat tersebut,” katanya, Minggu (22/11/2026).
Sururi mengatakan, kejelasan regulasi, kondisi lapangan saat ini sudah pulih menjadi alasan, agar kebijakan WFH dipertimbangkan dan segera dilakukan pencabutan.
Baca Juga: Pemprov Banten Diminta Benahi Prioritas Kebijakan Administrasi Kepegawaian
Kata dia, mobilitas, kebutuhan, serta aspek efisiensi anggaran dan BBM disebut tidak lagi menjadi kendala utama, terlebih jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang situasinya telah kembali normal dan telah mencabut kebijakan WFH tersebut.
“Kalau saya melihat sekarang kondisinya kan sudah normal. Sehingga dari sisi penormalan, sisi mobilitas, sisi kebutuhannya sekarang kan sudah oke, tidak ada masalah kan soal efisiensi anggaran, efisiensi BBM. Jadi menurut saya sih sudah cukuplah ya WFH ini dihentikan, dirasa sudah bisa dapat dihentikan dengan beberapa pertimbangan tadi,” paparnya..
Saat ini, lanjutnya, aspek lain yang dinilai belum berjalan optimal adalah pengukuran dan evaluasi dampak pelaksanaan WFH.
Oleh karena, tanpa ada evaluasi yang jelas terkait arah kebijakan WFH, ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, tentang target dan dampak kebijakan ini.
“Khawatir WFH juga kan selama ini belum diukur tuh, belum dievaluasi. Dampaknya bagaimana gitu ya? Nah itu juga perlu jadi catatan. Harusnya kan dilihat, apakah selama ini sudah memberikan dampak optimal? Nah, ini juga belum ada pengukuran evaluasi seperti itu kan. Ini juga jadi soal akhirnya kan,” ujarnya.
Sururi menerangkan, dalam praktiknya, pelaksanaan WFH kerap bergeser menjadi Work From Anywhere (WFA), seperti bekerja dari kafe atau lokasi lain di luar rumah.
Baca Juga: Seluruh Atlet Porprov VII Banten 2026 Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Fenomena tersebut, dinilai memunculkan potensi penyalahgunaan, baik untuk menambah jam kosong maupun memanfaatkan waktu untuk kegiatan di luar tugas Pemprov, sehingga penegasan aturan dan pencabutan saat kondisi sudah normal dinilai perlu segera dilakukan.
“Ya indikasi ke arah sana ada (WFA,red). Kalau kita lihat fenomenanya kan banyak sekali kan ASN yang memang tidak sesuai dengan isi muatan suratnya kan, regulasinya kan harus dari rumah. Meskipun kan memang mestinya juga bisa dibuat fleksibel pada saat itu. Di surat itu kan harusnya dibuat fleksibel, apakah di rumah, ataukah di kafe atau di manapun, yang penting kinerja berjalan, efektivitas kerja juga berjalan, pelayanan publik juga berjalan, gitu kan,” terangnya.
“Jadi memang jangan sampai karena kondisi yang kemarin, ASN istilahnya cari cara untuk misalkan tadi itu akal-akalan menambah jam libur kerja,” tutupnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, Pemprov Banten hingga kini masih menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan merujuk pada arahan pemerintah pusat.
Ia juga menegaskan, kebijakan tersebut masih berjalan karena belum ada keputusan lebih lanjut, maupun perubahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Boro-boro mau evaluasi WFH. Belum, belum. Tetap, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut ya sampai saat ini WFH masih berjalan. Karena kan dari Kementerian Dalam Negeri juga belum ada perubahan lagi. Sampai sekarang belum ada kajian. Jadi masih seperti yang kemarin-kemarin,” tukasnya.
“Yang pasti gini, sampai dengan saat ini Pejabat Pemprov masih melaksanakan WFH di hari Jumat. WFA, WFH, tergantung kebutuhan instansi. Jadi belum ada perubahan, sama seperti kemarin,” timpalnya. (adib)

















