SATELITNEWS.COM, SERANG – Ketua Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Provinsi Banten, Triyana Syamun menegaskan, tujuan utama pembentukan Provinsi Banten adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, kepada seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan DPRD, tujuan itu harus selalu menjadi pengingat dalam setiap pembuatan kebijakan.
Hal itu dikatakan Triyana Syamun, saat rapat paripurna Istimewa HUT ke-25 Provinsi Banten dihadapan seluruh anggota, tamu undangan dan puluhan tokoh masyarakat yang hadir, Sabtu (4/10/2025).
Tryana mengungkapkan, perjuangan pemisahan Provinsi Banten dari Jawa Barat (Jabar) dilatar belakangi oleh disparitas kemiskinan yang begitu tinggi.
Masyarakat Banten yang kala itu kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dibayang-bayangi oleh kehidupan yang jauh dari standar Sejahtera. Maka dari itu, dengan semangat kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat, kuat tekad kita semua kala itu untuk bisa memisahkan diri dan membentuk daerah otonomi baru.
“Perjuangan mendirikan Provinsi Banten tidaklah mudah. Karena sama sekali bukan pemberian, tapi bisa saya katakan kita merampasnya secara legal sesuai aturan perundang-undangan,” tegasnya.
Baca Juga: Ratusan Guru Ngaji Dapat Insentif, Andra: Mengaji Wajib, Bukan Ekskul
Tryana menegaskan, jika pendirian Provinsi Banten tidak gampang, karena kita tidak diberi. Boleh dikatakan kita merebut. Merebut pengen jadi provinsi.
“Ceuk urang ditu mah, kumaha arek jadi provinsi ja masih miskin keneh (kata orang sana mah, bagaimana mau jadi provinsi orang masih miskin-red),” tambahnya.
Tryana juga menekankan, pentingnya peran para pemimpin dan pejabat daerah dalam menjaga amanah sejarah dan mewujudkan cita-cita para pendiri.
“Bapak-bapak yang mengelola Provinsi Banten, di pundak bapaklah tugas itu. Jangan lupa, Provinsi Banten dibentuk untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan, agar para pejabat tidak melupakan masyarakat yang telah memperjuangkan berdirinya Banten sebagai provinsi. Menurutnya, kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.
“Harapan para sepuh kita dulu di mana Banten harus makmur, maju untuk kepentingan rakyat kita. Maka bapak-bapak sebagai penerus kemajuan itu,” kata Tryana.
Baca Juga: Dua Mantan Kapolda Banten Berturut-turut Jadi Kapolri, Andra Soni Turut Bangga
Staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang Pemberdayaan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Khoirudin Hasibuan mengatakan, secara capaian memang Provinsi Banten sudah cukup banyak dengan berbagai prestasi penghargaannya yang diraih. Hal itu menunjukkan jika kebijakan Pemprov Banten sudah banyak berbuat untuk masyarakat.
“Tentu pemerintah harus bisa membangun masyaratnya bisa lebih Sejahtera,” ujarnya.
Namun demikian, tentu masih banyak yang harus dilakukan dan butuh dukungan dari semua pihak agar program yang sudah direncanakan itu terlaksana dan berjalan dengan baik.
Menurut Khorudin, Provinsi Banten saat ini sudah masuk daerah yang mandiri dan maju. Hal itu salah satunya terlihat dari kondisi fiskal APBD Provinsi Banten 70 persennya sudah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Itu menunjukkan jika Banten bisa menghidupi dirinya sendiri tidak selalu tergantung pada bantuan transfer dari pemerintah pusat,” paparnya.
Sementara, Gubernur Banten Andra pada kesemaptan itu, menyampaikan sejumlah prestasi atas capaian yang sudah dilakukan baik oleh dirinya maupun oleh gubernur sebelumnya.
Andra menuturkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan telah disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2015-2029 yang merupakan penjabaran visi misi gubernur dan wakil gubernur banten untuk mewujudkan banten maju, adil merata, tidak korupsi.
“Memasuki tahun pertama pelaksanaan rpjmd tersebut maka pada momentum hari ulang tahun ini kami mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat membentuk kekuatan bersama untuk banten, yang dituangkan dalam tema yaitu kolaborasi kuat untuk banten maju, adil merata, tidak korupsi,” jelasnya.
Untuk melaksanakan visi tersebut, telah ditetapkan lima misi pembangunan dengan delapan program unggulan dengan 24 program turunan. program unggulan yaitu banten bagus, banten sehat, banten cerdas, banten kuat, banten indah, banten makmur, banten ramah, dan banten melayani.
“Sebagai provinsi yang mandiri, tentunya telah mengalami banyak perkembangan, dinamika yang dilalui telah mengantarkan provinsi banten pada kondisi yang seperti saat ini. telah kita lihat dan rasakan kemajuan demi kemajuan kita nikamati sebagai hasil pembangunan di provinsi banten,” jelasnya lagi.
Pada aspek tata kelola, yaitu kategori pelayanan publik nilai pelaksanaan reformasi birokrasi telah menunjukkan peningkatan yang konsisten, nilai reformasi birokrasi pada tahun 2022 sebesar 66,11 poin menjadi 78,17 poin pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 87,49 poin pada tahun 2024. berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 9 (sembilan) kali secara terus menerus.
“Kami juga menargetkan akan membangun 60 ruas jalan desa sepanjang lebih dari 64 km di 5 (lima) kabupaten/kota, dengan fokus pada pandeglang dan lebak, serta wilayah yang paling membutuhkan konektivitas dengan anggaran program ini sebesar Rp184 miliar,” tuturnya.
Jalan yang dibuka bukan sekadar aspal, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, dan pasar bagi rakyat desa. Pemprov juga memastikan pendidikan menengah dapat diakses tanpa beban biaya bagi keluarga. Ini adalah investasi pada modal manusia yang akan menentukan masa depan Banten.
Program satu sarjana satu desa. melalui bantuan keuangan desa tahun 2025, kita mengalokasikan Rp123,8 miliar untuk 1.238 desa. Terdapat pemanfaatan yang diprioritaskan untuk satu penerima manfaat program “satu sarjana satu desa”.
“Tujuannya sederhana namun besar yaitu memastikan setiap desa memiliki setidaknya satu putra/putri terdidik yang kembali mengabdi dan menggerakkan perubahan lokal,” tandasnya.
Program cek kesehatan gratis (ckg). layanan kesehatan hadir dekat dengan masyarakat. di sekolah, puskesmas, posyandu. total layanan yang diberikan melebihi 2,4 juta layanan. ini bukti bahwa negara hadir untuk kesehatan rakyat. (luthfi)
