SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Apresiasi datang lebih dulu, kritik menyusul kemudian. Itulah nada yang disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, saat menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.
Deden mengawali evaluasinya dengan memberikan “jempol” terhadap distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang kini telah menjangkau 29 kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut memudahkan warga karena tidak lagi harus antre panjang di dinas terkait di pusat pemerintahan (Puspem).
“Kita apresiasi, pelayanan administrasi tidak lagi tersentral di dinas, sekarang cukup di kecamatan. Respons tanggap bencana juga cepat. Kita apresiasi respons cepat saat terjadi bencana. Tapi, mana antisipasi dan pencegahannya?” selorohnya.
Namun, pujian itu terhenti ketika ia membahas manajemen kebencanaan. Deden menilai pola penanganan yang dilakukan masih bersifat reaktif, belum menyentuh aspek pencegahan secara serius.
Menurutnya, Pemkab Tangerang masih terjebak dalam pola pikir “pemadam kebakaran” — baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Ia pun menuntut keberanian Pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk melakukan langkah konkret, seperti normalisasi sungai secara masif serta penertiban bangunan industri yang melanggar garis sempadan sungai. Tanpa upaya tersebut, ia menilai banjir akan terus menjadi agenda rutin tahunan.
“Walaupun saya belum melihat kekuatan untuk antisipasi bencananya, pencegahan bencananya. Apakah sudah waktunya membuat banyak waduk, normalisasi sungai, terus pembersihan garis sempadan sungai dari bangunan-bangunan yang melanggar aturan? Kan masih banyak kali (sungai) kita yang garis sempadan sungainya juga banyak bangunan, termasuk industri,” ujarnya.
Baca Juga: Dandim 0510/Tigaraksa Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, Tekankan Prajurit Berjiwa PRIMA
Tak hanya soal bencana, Deden juga menyinggung persoalan mendasar lain yang dinilainya perlu segera dituntaskan. Mulai dari pengangguran, angka kemiskinan, angka putus sekolah, hingga tata kelola sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, petani, serta nelayan. Menurutnya, kelompok-kelompok inilah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan daerah. (rls)
