SATELITNEWS.COM, SERANG – Pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD (3B) di Banten belum optimal. Buktinya, dari 1.081 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 258 yang menjalankan program tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi, membenarkan belum optimalnya pelayanan MBG 3B di Provinsi Banten. Hal itu, kata dia, sesuai dengan data yang disampaikan kepada Pemprov Banten terkait kinerja semua SPPG yang ada.
“Jumlah SPPG yang telah terbentuk di Banten ada 1.081 unit. Namun, dari jumlah tersebut, baru 258 SPPG yang melayani MBG 3B,” katanya.
Terkait hal itu, Deden tidak berbicara menyumbang, melainkan lebih menekankan kepada semua pengelola SPPG agar bisa menjalankan program MBG 3B sebagai upaya melakukan perbaikan gizi anak, sekaligus mencegah penyebaran stunting.
“Harus ada penambahan dan optimalisasi peran SPPG, agar cakupan layanan MBG 3B terus meningkat,” tandasnya.
Deden menerangkan, pelayanan MBG 3B di Provinsi Banten sangat penting karena menyangkut pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, serta menyusui.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Berdasarkan data tahun 2025, lanjutnya, jumlah ibu hamil tercatat sebanyak 38.534 orang, ibu pasca salin atau setelah melahirkan sebanyak 14.114 orang, dan bayi dua tahun (baduta) 60.768 anak.
“Jadi, MBG 3B tidak sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia yang komprehensif,” ujarnya.
Deden berpesan, agar proses pendataan dilapangan harus teliti dan profesional, agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran. Oleh karena, kejelasan mekanisme dan sasaran program dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi MBG 3B di daerah.
“Pemprov Banten, bersama Kemendukbangga/BKKBN dan seluruh mitra akan melakukan akselerasi melalui penguatan konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor,” tuturnya.
Deden mengaku, Pemprov Banten sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait perihal MBG 3B tersebut. Oleh karena, kebijakan tersebut menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Melalui konsolidasi yang solid dan kolaboratif, program MBG 3B diharapkan dapat lebih cepat diterima masyarakat dan diimplementasikan secara optimal. Program ini tidak bersifat jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat pada Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Wahyuniati mengatakan, mekanisme pelayanan MBG 3B berbeda dengan mekanisme MBG di sekolah.
Pada program itu, pihak SPPG diberikan tugas agar mengantarkan menu MBG 3B langsung kepada yang bersangkutan atau kerumah penerima. Dengan begitu, masyarakat penerima manfaat akan dimudahkan.
“Program MBG 3B sendiri akan diantarkan langsung pada keluarga sasaran dengan mekanisme distribusi harian. Di sana, ada proses disertai edukasi rutin setiap bulan pada penerima mengenai perilaku hidup sehat termasuk pola asuh anak di bawah lima tahun,” pungkasnya.
“Ibu hamil didorong untuk rutin memeriksakan kesehatan untuk memastikan pertumbuhan kehamilan yang optimal. Bagi ibu menyusui, edukasi mengenai pentingnya pemberian asi eksklusif dan makanan pendamping asi,” tutupnya. (adib)
