SATELITNEWS.COM, SERANG – Hingga saat ini, Pemprov Banten belum menetapkan Provinsi Banten sebagai wilayah siaga darurat air bersih. Padahal, hampir disemua kabupaten/kota mengalami krisis air bersih, hingga puluhan hektare tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.
Sekedar diketahui, musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Banten menyebabkan 1.790 hektare sawah kekeringan, dan tanaman padi mengalami kerusakan. Dari luasan itu, sekira 68 hektare sawah mengalami gagal panen atau puso.
Berdasarkan data di Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, kerusakan tanaman padi akibat kekeringan di Provinsi Banten masa tanam 2026, mulai terjadi pada akhir Mei sampai dengan 17 Juli 2026 seluas 1.790 hektare.
Terdiri dari rusak ringan 1.247,5 hektare, rusak sedang 303,5 hektare, rusak berat 171 hektare dan Puso 68 hektare. Dari kerusakan itu yang sudah pulih sekria 32,5 hektare, panen 590 hektare dan terancam 930 hektare.
Kekeringan terjadi di empat kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Pandeglang seluas 686, dan 515 hektare lainnya terancam puso. Kabupaten Lebak, seluas 294 hektare dan satu hektare lainnya terancam puso.
Selanjutnya, Kabupaten Serang seluas 700 hektare, serta 68 hektare mengalami puso, dan 414 hektare terancam gagal panen.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Kabupaten Tangerang, seluas 101 hektare dan hajya dua hektare yang pulih. Sedangkan Kota Serang, kekeringan menyerang lahan seluas 9 hektare.
Kemudian, berdasarkan data pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ptovinsi Banten, terdapat 415 titik rawan kekeringan yang tersebar di Kabupaten Pandeglang sebanyak 111 titik, Kabupaten Lebak 109 titik.
Selanjutnya Kabupaten Tangerang 101 titik, Kabupaten Serang 64 titik, Kota Tangerang Selatan 14 titik, Kota Serang 12 titik, dan Kota Cilegon empat titik. Sementara Kota Tangerang tidak masuk dalam wilayah yang dipetakan berpotensi mengalami kekeringan.
Luasan areal pertanian dan krisis air bersih yang dialami masyarakat disemua kabupaten/kota berpotensi bessr terus bertambah dan meluas. Artinya, akan ada pengeluaran biaya ekstra untuk membantu masyarakat agar memiliki pasokan air bersih.
Gubernur Banten Andra Soni, mengakui pihaknya belum menetapkan atau merubah status penanganan kekeringan akibat dampak kemarau. Hal itu terjadi, karena pihaknya masih melakukan pengumpulan data kekeringan disemua wilayah di Provinsi Banten.
Meskipun, kata dia, musim kemarau di tahun 2026 ini diprediksi akan lebih lama, dibandingkan kemarau yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pihaknya tetap menaruh perhatian serius terhadap penanganan kekeringan, yang terjadi sejak dua bulan terakhir.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
“Kekeringan tahun ini diprediksi agak panjang, sehingga perlu diantisipasi. Sampai hari ini, kita belum menetapkan karena masih melengkapi data dan lainnya,” katanya, Senin (3/8/2026).
Andra mengaku, telah melakukan koordinasi dengan komunikasi dengan beberapa kepala daerah di Banten, khusus membahas bencana kekeringan, termasuk dengan Pemerintah Pusat. Tujuannya, agar penanganan bencana kekeringan bisa dilakukan dengan cepat.
“Terkait kekeringan, kami terus mengumpulkan data dan saya sudah berkoordinasi dengan beberapa bupati untuk kita berkoordinasi, dan terakhir kita melakukan koordinasi dengan balai besar melalui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR,” ujarnya.
Andra tidak menampik, bencana kekeringan yang melanda wilayah Banten sangat memberatkan masyarakat dan para petani. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya terus berupaya agar penanganan kekeringan bisa dilakukan dengan maksimal.
“Data kita lengkapi, dan akan kita bantu dengan segera. Ada beberapa hal yang harus segera dilakukan, pertama reaksi cepat kita dalam membantu memasok ketersediaan air, karena ini menyangkut soal pertanian dan sebagainya,” ujarnya lagi.
Andra mengaku, selain melakukan koordinasi, pihaknya juga sudah melakukan upaya untuk membantu masyarakat, mulai dari mendiatribusikan pasokan air bersih, hingga pembuatan sumur untuk menjaga sumber air para petani.
Meskipun, kata dia, tindakan itu hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan persoalan kekeringan.
“Jadi ada beberapa kita kontrol pembangunan, untuk pertanian seperti sumur, terus kemudian jangka pendeknya sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) Provinsi Banten Madsira mengatakan, hingga saat ini krisis air bersih dibeberapa wilayah di Provinsi Banten terus meluas. Hal itu terjadi karena, sumber mata air yang biasa digunakan masyarakat mengering karena musim kemarau.
“Tentunya, semakin meluas areal yang kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan setiap hari, selalu ada yang menyampaikan permohonan bantuan air bersih,” pungkasnya.
Madsira mengatakan, dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, menjadi wilayah paling terdampak atau paling banyak.
“Pandeglang dan Lebak paling banyak, bahkan dalam satu hari bisa beberapa tangki air yang dikirim, jadi dalam sehari itu puluhan ribu liter air bersih kita berikan kepada masyarakat, dibantu oleh relawan dan semua pihak terkait,” tukasnya. (adib)
