SATELITNEWS.COM, SERANG-– Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) secara konsisten mendorong akselerasi transisi energi bersih.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembangunan dan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan sistem on-grid di berbagai gedung perkantoran pemerintah serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy menyampaikan, penerapan PLTS Atap di gedung-gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dirancang sebagai strategi adaptif yang hemat ruang tanpa memerlukan pembebasan lahan.
Tak hanya di gedung-gedung OPD, ESDM Banten juga menerapkan PLTS di sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.
“Selain meningkatkan rasio bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) daerah dan menurunkan emisi gas rumah kaca, program ini juga berfungsi sebagai media edukasi berbasis praktik bagi para siswa SMK guna mencetak SDM unggul di bidang teknologi hijau,” ujar Ari James, Selasa (6/10).
Ari menerangkan, Dinas ESDM Banten saat ini telah menyelesaikan pemasangan di 10 lokasi strategis, meliputi Gedung DPMPTSP, Gedung Dishub, Gedung SKPD Terpadu, Gedung Dinkes, Gedung Diskominfo, Gedung BKD, serta empat satuan pendidikan yaitu SMKN 1 Bayah, SMKN 1 Cikande, SMKN 1 Ciruas, dan SMKN 2 Pandeglang.
Baca Juga: Pemprov Banten Akui Kesulitan Menambah PAD, Dimyati: Sumber Keuangan Terbesar dari Pajak
“Dengan adanya pemasangan PLTS, ini berkontribusi besar baik dalam transisi energi bersih juga menghemat keuangan Pemprov karena kan jumlah tagihan listrik ikut berkurang,” tegasnya
Sementara itu, Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan pada DESDM Banten, Agus Jayadi memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan konsumsi listrik hingga September 2026, kehadiran PLTS Atap disebut terbukti mampu melakukan pemotongan beban utama konsumsi listrik pada siang hari.
“Dari total konsumsi listrik jaringan sebesar 1.984.647 kWh pada OPD yang dipantau, PLTS Atap berhasil memberikan kontribusi daya mandiri sebesar 120.379 kWh,” ungkapnya.
Agus menjelaskan, dengan adanya PLTS, Pemprov Banten telah melakukan penghematan hingga ratusan juta. Ia menerangkan perhitungan tersebut dengan asumsi perhitungan biaya per kWh disetiap OPD. Ia mencontohkan seperti di Dinkes Banten dengan biaya per kWh 1444,7 dan DPMPTSP dengan biaya per kWh sebesar 1699,63.
Lebih lanjut, Agus merinci kontribusi penghematan listrik ini terbagi pada beberapa OPD, antara lain:
• Badan Kepegawaian Daerah (BKD): Konsumsi 170.123 kWh, kontribusi PLTS 22.178 kWh sehingga terdapat penghematan sebesar Rp37.692.176.
Baca Juga: Ratusan Guru Ngaji Dapat Insentif, Andra: Mengaji Wajib, Bukan Ekskul
• Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO): Konsumsi 69.195 kWh, kontribusi PLTS 11.520 kWh, dengan penghematan mencapai Rp19.578.586.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): Konsumsi 80.354 kWh, kontribusi PLTS 13.765 kWh, penghematan mencapai Rp23.394.030.
• DESDM: Konsumsi 71.449 kWh, kontribusi PLTS 17.653 kWh, Penghematan mencapai Rp30.001.803.
• Dinas Perhubungan (DISHUB): Konsumsi 216.827 kWh, kontribusi PLTS 17.653 kWh total penghematan mencapai Rp30.001.803.
• Dinas Kesehatan (DINKES): Konsumsi 280.285 kWh, kontribusi PLTS 13.221 kWh, Penghematan sekira Rp19.100.379.
• Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA): Konsumsi 145.436 kWh, kontribusi PLTS 10.855 kWh sehingha terdapat penghematan sebesar Rp18.448.398.
• SKPD Terpadu: Konsumsi 950.978 kWh, kontribusi PLTS 13.534 kWh dengan penghematan sebanyak Rp19.150.745.
“Secara keseluruhan, kontribusi energi bersih ini memberikan penghematan biaya tagihan listrik PLN sebesar Rp197.367.921. Dari sisi lingkungan, operasional sistem ini berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon sebesar 102.322 kg CO₂e atau setara 102,3 Ton CO₂e,” tandasnya. (mpd/rmg)
