SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang didesak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan 2026–2027. Selain memperkuat infrastruktur pengendali banjir, pemerintah diminta mengevaluasi efektivitas sistem drainase, normalisasi sungai, hingga penggunaan anggaran penanggulangan banjir.
Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKS, Edi Suhendi, mengatakan pemerintah harus bergerak lebih cepat dan antisipatif agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan banjir yang sama setiap musim penghujan. “Pemerintah harus bergerak lebih cepat dan antisipatif. Jangan sampai setiap musim penghujan masyarakat kembali menghadapi persoalan banjir yang sama tanpa solusi yang nyata,” tegas Edi.
Menurutnya, terdapat lima langkah mendesak yang perlu dilakukan Pemkot Tangerang. Yakni memastikan kesiapan pompa dan tandon air, mempercepat normalisasi drainase, memperkuat kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengevaluasi efektivitas infrastruktur pengendali banjir, serta memprioritaskan anggaran untuk wilayah rawan banjir.
Edi meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap titik-titik banjir yang berulang, termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang telah direncanakan.
Ia juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran penanggulangan banjir. Menurutnya, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran terus dialokasikan setiap tahun, tetapi masyarakat masih menghadapi persoalan yang sama. Ukuran keberhasilan bukan seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa banyak titik banjir berkurang dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Banjir, Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp50 Miliar
Sementara, anggota DPRD Kota Tangerang, Tasril Jamal, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengevaluasi penerapan sistem drainase tertutup atau U-Ditch. Menurutnya, sistem tersebut masih memiliki sejumlah kendala, terutama dalam pemeliharaan dan pembersihan saluran.Ia mengungkapkan, bagian atas drainase tertutup kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari berjualan hingga membuang sampah.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pengawasan dan pembersihan saluran, terlebih ketika sampah terbawa aliran air saat hujan. Selain itu, tutup drainase yang memiliki bobot cukup berat membuat petugas kesulitan mengangkatnya untuk membersihkan sampah maupun endapan di dalam saluran. “Perlu dikaji dan dianalisis kembali sistem drainase tertutup ini. Ketika saluran sudah tertutup, proses pengangkatan sampah yang masuk ke dalamnya menjadi sulit.
Karena itu, saya berharap PUPR dapat mengevaluasi sistem tersebut, termasuk mempertimbangkan pembuatan bak kontrol pada jarak tertentu agar kondisi drainase lebih mudah dipantau dan dibersihkan,” jelas Tasril.
Tak hanya drainase, Tasril juga mendorong Pemkot Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten melakukan penyisiran sungai secara berkala. Peninjauan langsung oleh kepala daerah dan jajaran terkait dinilai penting untuk mengidentifikasi kondisi sungai sekaligus menentukan titik yang membutuhkan penanganan.
Menurutnya, normalisasi sungai melalui pengangkatan sedimentasi dan lumpur harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kapasitas aliran air. Dengan begitu, sungai dapat menampung dan mengalirkan peningkatan debit air saat musim penghujan.
“Penyisiran sungai ini sangat efektif karena pemerintah bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Jika ditemukan pendangkalan, perlu dilakukan normalisasi atau pengangkatan lumpur. Ini penting agar aliran sungai tetap terjaga,” paparnya. Tasril juga menyoroti kondisi tanggul sungai yang mengalami kebocoran. Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan perbaikan agar tidak menimbulkan risiko ketika debit air meningkat.
Baca Juga: Legislator Kota Tangerang Desak ADEKSI Lebih Responsif Perjuangkan Hak Anggota DPRD
Di sisi lain, upaya penanggulangan banjir juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Tasril mendorong peningkatan sosialisasi peraturan daerah mengenai larangan membuang sampah ke sungai.
Anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan bersama lurah dan camat diharapkan turut mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan serta tidak menjadikan sungai maupun saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.
Edi menegaskan, DPRD akan terus mendorong sekaligus mengawasi langkah pemerintah dalam penanggulangan banjir. Sebab, persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan genangan air, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. “Banjir bukan sekadar persoalan genangan air, tetapi menyangkut keselamatan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penanganannya harus menjadi prioritas, bukan sekadar rutinitas tahunan,” pungkasnya. (made)

















