SATELITNEWS.COM, SERANG – Gelombang penolakan terhadap rencana relokasi atau pemindahan habitat Badak Jawa alias Badak Cula Satu, semakin gencar. Kali ini, penolakan dilontarkan anggota Fraksi PPP DPRD Banten, Ida Hamidah.
Anggota DPRD Banten daerah pemilihan (Dapil) Pandeglang ini, secara tegas menolak rencana relokasi tersebut. Kata dia, publik berhak untuk menanyakan wacana pemerintah pusat yang akan merelokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Pemerintah Pusat, sambungnya, mestinya memberikan jawaban secara terbuka dan bukan hanya menyampaikan klarifikasi sepihak. Terlebih, klarifikasi yang disampaikan terlalu berbelit dan ambigu.
“Wacana pemindahan Badak Jawa ini, sudah membuat gaduh, masyarakat Pandeglang dan juga rakyat Indonesia tidak rela jika Badak Jawa yang sejak ratusan tahun berada di Semenanjung Ujung Kulon sebagai habitat alaminya, harus dipindahkan ke tempat lain yang belum tentu sesuai dengan habitat aslinya,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Dia mempertanyakan, apakah rencana tersebut sudah melalui tahapan atau kajian ilmiah, karena Badak Jawa merupakan hewan endemik di TNUK.
Maksudnya, kata dia, kajian ilmiah itu dilakukan terhadap Badak Jawa, kemudan TNUK dan Taman Nasional Alas Purwo, yang akan menjadi tempat baru merupakan habitat yang cocok.
“Faktanya, pada 10 Oktober 2026 kemarin, kamera trap merekam kelahiran anak badak dari induk Desy di Ujung Kulon. Itu bukti, habitatnya masih produktif dan masih berfungsi. Jangan jadikan ancaman tsunami sebagai alasan tunggal, sementara penguatan mitigasi di Ujung Kulon belum maksimal dilakukan,” tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, terkait dengan risiko translokasi Badak Jawa ke lokasi baru. Upaya itu pernah dilakukan tahun lalu, dengan hasil gagal.
Pada 7 November 2025, atau tiga hari setelah Badak Jawa yang diberi nama Mustofa direlokasi dari Semenanjung Ujung Kulon ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), fasilitas konservasi semi-in-situ yang masih berada di dalam kawasan TNUK, harus mati mengenaskan dengan luka dan penyakit.
“Kita harus belajar dari Badak Mustofa, dengan ambisi program second habitat, pemindahan itu memakan korban satu badak mati. Translokasi Badak Mustofa ini jarak dekat, yang masih dalam satu kawasan TNUK tetapi tidak bisa, lantas bagaimana akan dilakukan hal serupa untuk jarak lebih dari 1.100 kilometer. Nyawa satu Badak Jawa ini sangat berharga, karena populasinya kurang dari 100 ekor,” ujarnya.
Kemudian, terkait tata ruang dan transparansi, dia mengapresiasi klarifikasi ESDM bahwa TNUK bukan wilayah tambang, tetapi masyarakat Banten masih butuh bukti, bukan hanya pernyataan.
Oleh karena, selama ini banyak kebijakan dari Pemerintah Pusat yang bermasalah dan masyarakat kerap merasa dibohongi.
“Kami minta peta dan koordinat resmi WUP (Wilayah Usaha Pertambangan, red) perairan itu dibuka ke publik. Jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih, di satu sisi kita bicara konservasi namun di sisi lain perairan penyangga Ujung Kulon masuk peta pertambangan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan konservasi satwa yang ada di TNUK,” paparnya.
Dia secara tegas, menolak pemindahan Badak Jawa sebelum ada kajian ilmiah independen, terbuka, dan melibatkan ahli, perguruan tinggi di Banten, Kesultanan Banten, masyarakat adat, dan DPRD Banten.
Dia juga meminta pemerintah pusat, mencabut atau merevisi status WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dalam Kepmen ESDM 65.K Tahun 2026 dan memberikan jaminan tertulis bahwa TNUK dan zona penyangganya steril dari pertambangan selamanya.
“Prioritaskan konservasi in-situ, tambah ranger, perkuat pengawasan, perluas kawasan penyangga, dan sejahterakan masyarakat sekitar TNUK di Pandeglang. Itu jauh lebih murah dan lebih aman dari pada memindahkan badak. Badak Jawa itu bukan hanya satwa. Bagi kami, itu adalah marwah Banten. Kalau badaknya hilang dari Banten, hilang juga sebagian dari jati diri kami,” katanya.
Baca Juga: Tolak Pemindahan Badak Cula Satu dari TNUK, Bupati Dewi: Badak Jawa Warisan Leluhur
Sebelumnya diberitakan, Terus bergulirnya penolakan dan polemik rencana relokasi atau pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo. Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan Kementerian Kehutanan buka suara untuk meredam pergolakan warga Banten.
Kelala Balai TNUK Ardi Andono mengatakan, polemik relokasi Badak Jawa muncul karena berkaitan dengan hewan paling langka di dunia serta adanya peta wilayah pertambangan di kawasan TNUK. Terkait hal itu, kawasan konservasi atau wilayah TNUK tidak masuk dalam zona pertambangan.
“Kalau dicek yang diramaikan di media, justru semua wilayah Banten berpotensi menjadi wilayah tambang, kecuali TNUK,” katajya, Rabu (18/11/2026).
Ardi menegaskan, berdasarkan peta yang ada dan terdokumentasikan mengenai zona atau kawasan pertambangan, semua kawasan TNUK tidak masuk dalam pertambangan. Oleh karena itu, terkait dengan adanya indikasi pertambangan di kawasan TNUK tidak benar.
“Nih, peta itu artinya semua wilayah Banten berpotensi menjadi wilayah tambang, kecuali TNUK dan TNGHS. Tambahkan, bahawa TNUK itu di tunjuk juga menjadi World Heritage oleh UNESCO, juga Geopark jadi tidak mungkin ada yang menggangu dan merubah,” ujarnya. (adib)

















