SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat sebanyak 205 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) berada di Kabupaten Tangerang. Namun, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang menyebut jumlah tersebut berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah daerah, yakni sekitar 28 ribu unit.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dari total 800 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Banten, sebanyak 205 ribu unit di antaranya berada di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut disampaikannya kepada Satelit News, Minggu (22/11).
“Dari total 800.000 RTLH di Provinsi Banten, sebanyak 205.000 berada di Kabupaten Tangerang,” kata Amalia.
Dia menjelaskan, masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan atau dinyatakan memiliki rumah tidak layak huni merupakan kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Kondisi rumah mereka dinilai tidak memenuhi standar kelayakan, mulai dari kerusakan bangunan, fondasi yang rapuh, tembok rusak, hingga atap yang terancam roboh.
“Indikatornya, masyarakat desil 1 hingga desil 4, dan kondisi bangunan rumahnya memang terbilang tidak layak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang, Bambang Sapto, mengatakan persoalan rumah tidak layak huni di wilayahnya dapat ditangani secara menyeluruh apabila didukung anggaran yang memadai.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Raih Terbaik I Nasional Anindhita Wistara Data 2026
Menurut Bambang, penanganan RTLH tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta serta program bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat.
“Yang penting kalau kita dananya cukup, kita bisa menyejahterakan masyarakat. Selain dari APBD, kita juga tetap butuh dukungan CSR dari swasta, termasuk bantuan program BSPS dari pemerintah pusat,” kata Bambang.
Bambang juga mengungkapkan adanya perbedaan jumlah RTLH antara data BPS RI dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jika BPS mencatat sebanyak 205 ribu unit, data pemerintah daerah hanya menunjukkan sekitar 28 ribu unit.
Menurut dia, perbedaan tersebut diduga terjadi karena adanya perbedaan indikator atau tolok ukur dalam menentukan kategori rumah tidak layak huni.
“Kalau di data kita jumlahnya 28.000, karena kita fokusnya yang kemiskinan ekstrem. Jadi, indikatornya berbeda-beda. Program BSPS ini kan tidak seluruhnya dari bawah sampai atas, mereka bisa peningkatan kualitas dan lain-lain,” jelas Bambang.
Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang setiap tahun mengalokasikan program perbaikan sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni. Anggaran yang disiapkan untuk setiap unit rumah berkisar Rp40 juta hingga Rp45 juta.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Target Bedah 1.000 Rumah pada 2026, Masih Ada PR 373 Unit
Selain itu, pada 2026, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerima bantuan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 4.013 unit.
“Kita juga ada program bedah rumah setiap tahun sebanyak 1.000 unit. Kita bedah rumah tahun ini 867, tapi plus CSR, plus macam-macam bisa 1.200 lebih kalau ditotalin,” tegasnya.
Bambang berharap kuota program BSPS dari Kementerian PKP dapat terus ditambah sehingga semakin banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Tangerang yang bisa mendapatkan bantuan perbaikan.
“Dari program BSPS tahun kemarin ada 588, sekarang sudah 4.013. Kemudian kita tahun depan kita dikasih kuota tambahan sama Pak Menteri,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPPP Kabupaten Tangerang, Dadan Darmawan, menambahkan bahwa pemerintah daerah terus menggencarkan penanganan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara terpadu dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, koperasi, akademisi, pihak swasta, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.
“Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Pemkab Tangerang telah menangani sekitar 16.014 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah. Khusus pada periode 2025–2026 di bawah kepemimpinan Pak Bupati Maesyal Rasyid, tercatat sebanyak 2.064 unit RTLH telah berhasil dibangun melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim),” kata Dadan.
Menurut Dadan, capaian tersebut melampaui target rutin tahunan dinas sebesar 1.000 unit. Keberhasilan itu turut didukung dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Salah satu bukti kolaborasi tersebut terlihat dalam penataan kawasan pesisir di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk. Kawasan pantai seluas sekitar 1,2 hektare yang sebelumnya kumuh dan tidak tertata kini telah berubah menjadi permukiman sehat dengan 110 unit hunian layak bagi masyarakat nelayan.
“Program penataan di Desa Tanjung Anom dijalankan bersama Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa. Melalui skema ini, warga nelayan yang sebelumnya tidak memiliki rumah kini dapat menghuni rumah layak dengan sistem cicilan lahan melalui koperasi.
“Selain pembangunan fisik rumah, Pemkab Tangerang juga melengkapi kawasan tersebut dengan infrastruktur jalan, saluran air, penerangan jalan umum, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi para istri nelayan untuk mendorong kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Komitmen serupa juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin (Gebrak Pakumis) di wilayah pedalaman, salah satunya Kecamatan Tigaraksa.
Pemkab Tangerang secara berkala melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon penerima bantuan maupun rumah yang telah direhabilitasi di Desa Pematang dan Desa Cileles. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, penanganan permukiman di Tigaraksa juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkab Tangerang menyalurkan solusi penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan saat musim kemarau. Bantuan tersebut mulai dari penyediaan tangki dan toren air sementara hingga rencana pengeboran sumur untuk kebutuhan jangka panjang.
Selain itu, layanan pemeriksaan kesehatan secara langsung oleh petugas puskesmas turut diberikan kepada warga penerima bantuan yang membutuhkan perawatan medis.
“Seluruh rangkaian langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi program unggulan pembangunan daerah bertajuk SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah, dan Berkesinambungan),” ujarnya. (Alfian)

















