SATELITNEWS.ID, SERANG–Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang, menyebut saat ini harga jual kacang kedelai dari petani anjlok sampai Rp 5000 per kilogram. Hla itu, terjadi sejak dua bulan belakangan ini.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana mengatakan, sebelumnya kedelai dijual dengan harga Rp 8000 per kilogram. Namun dengan adanya impor, sejak dua bulan lalu harga jual kedelai anjlok.
“Harga kedelai Rp 5000 per kilogram, itu ditingkat pengepul beli ke petani. Kalau normal, itu yang masih mendatangkan keuntungan Rp 8000. Itu anjloknya sejak dua bulan lalu sampai sekarang. Karena impor kedelai masuk,” kata Zaldi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/3).
Menurutnya, dengan anjloknya harga jual kedelai membuat para petani merugi. Sebab, jika dihitung biaya tanam per hektarnya Rp 4 juta sampai Rp 5 juta, dengan produktifitanya 1 ton per hektar atau 1000 kilogram dikali Rp 5000 per kilogram, maka penghasilannya Rp 5 juta.
“Sedangan untuk Kabupaten Serang, kadang-kadang satu hektar produksinya dibawah satu ton, makanya rugi. Sehingga, mereka tidak tertarik tanam kedelai,” tuturnya.
Zaldi pun mendorong para petani, untuk tidak langsung menjual hasil panennya berupa biji kering. Melainkan, dapat diolah menjadi tahu tempe. Sehingga, mendapat keuntungan. “Kalau jadi tahu dan tempe, bisa dijual langsung ke konsumen,” tandasnya.
Baca Juga: Indonesia Impor Minyak RI 700 Ribu Barel, Pembatasan Pertalite Masih Dikaji
Terkait luas lahan tanaman kedelai di Kabupaten Serang, Zaldi mengaku, luas lahan tanam kacang kedelai saat ini ada 250 sampai 350 hektar. Semuanya tersebar di wilayah Pamarayan, Baros, Tunjung Teja, Petir, Cikeusal dan Mancak.
“Untuk program sekarang, kita targetkan 500 hektar. Tapi belum mulai, karena petani kita kalau lagi hujan begini masih tanam padi. Sementara kedelai itu, kebanyakan tanamnya di sawah,” tuturnya.
BeritaTerbaru
Ditambahkannya, anjloknya harga jual kedelai per kilogramnya, butuh perhatian serius. Diharapkan ada kerjasama dan koordinasi yang intensif, antara petani, Pemerintah Daerah (Pemda), serta para pihak terkait lainnya. (sidik/mardiana)
