SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Indonesia masih menghadapi jurang besar antara produksi dan konsumsi minyak. Lifting nasional saat ini hanya berada di kisaran 600.000-610.000 barel per hari, sementara kebutuhan minyak mencapai sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari.
Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700.000 barel minyak setiap hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan impor itu sebenarnya telah berkurang setelah pemerintah menerapkan program biodiesel B50.
“B50 itu mampu mengonversi kurang lebih sekitar 300 ribu sampai 390 ribu barrel,” ujar Bahlil dalam The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Di sisi lain, ketidakpastian geopolitik membuat harga minyak dunia bergerak sangat fluktuatif. Menurut Bahlil, kondisi tersebut terjadi karena para pemimpin dunia kini lebih memprioritaskan kepentingan energi negaranya masing-masing.
“Saya memperumpamakan seperti orang sakit malaria, pagi bisa turun, malam bisa naik, tiga hari bisa turun, tujuh hari bisa naik. Tergantung kesepakatan dan isu yang dibangun antara Selat Hormuz dikuasai oleh siapa dan sudah ditutup atau sudah dibuka,” katanya.
Besarnya kebutuhan impor tersebut membuat pemerintah mendorong pengembangan sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah panas bumi.
Baca Juga: Utang RI Tembus Rp8.095 Triliun
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mencari terobosan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pergerakan harga energi global.
Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya saat ini baru berada di kisaran 10-13 persen.
Untuk mempercepat pengembangan proyek panas bumi, pemerintah mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan. Sejumlah tahapan aturan telah dipangkas, meski masih terdapat kendala yang perlu dibenahi.
“Tidak ada cara lain untuk melakukan percepatan implementasi geotermal supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi antara pengusaha dan regulator,” kata Bahlil.
Selain memperkuat pasokan energi domestik, pemerintah juga berupaya menata konsumsi energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu kebijakan yang kini masih dikaji adalah pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas.
Bahlil menegaskan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 belum diputuskan. Selama pembahasan belum menghasilkan keputusan, distribusi Pertalite tetap berjalan dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: 70 Persen Masyarakat Indonesia Melek Keuangan
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujarnya.
Saat ini, batas pembelian yang berlaku tetap 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
“Masih seperti itu aja,” kata Bahlil.
Ia mengingatkan Pertalite merupakan BBM penugasan yang ditujukan bagi masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Karena itu, kelompok masyarakat yang secara ekonomi telah mampu diminta beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Bahlil juga meminta masyarakat desil 9 dan 10 yang masih menggunakan BBM penugasan beralih ke BBM nonsubsidi atau kendaraan listrik. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kuota BBM subsidi tidak terserap oleh kelompok yang sebenarnya mampu.
“Masa sih kalau desil 9 dan 10 itu, masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, dapat dilakukan secara bertahap. Ia menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah mumpuni untuk mendukung pembatasan tersebut.
Dalam skema yang tengah dibahas, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi. Purbaya mengatakan pengendalian subsidi tersebut bertujuan memastikan subsidi energi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. (rmg/xan)
