SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Hujan belakangan memang mulai mengguyur sejumlah wilayah. Namun demikian ancaman El Nino masih ada. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, kemarau berpotensi berlangsung hingga Januari 2027. Pemerintah pun diminta lebih siap.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengingatkan, El Nino periode ini akan lebih panjang dan kering. Kondisi ini meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Marjuki mengatakan, meski puncak El Nino diprediksi Agustus dan September, dampaknya masih dirasakan di sejumlah wilayah. Peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur menyebabkan perairan Indonesia mengalami pendinginan. Kondisi tersebut mengurangi potensi uap air dan menghambat pertumbuhan awan.
“Musim kemarau kita secara umum akan menjadi lebih panjang dan menjadi lebih kering,” terang Marjuki, dalam konferensi pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, di Kemenko Polkam, Jakarta. Berdasarkan pemodelan cuaca BMKG, El Nino diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Dampaknya, awal musim hujan di Indonesia diperkirakan mundur dari waktu normal.
BMKG mencatat, sebanyak 529 zona musim atau setara dengan 61,08 persen luasan daratan Indonesia mengalami kemunduran awal musim hujan. Sementara, 26 zona musim diperkirakan memasuki musim hujan sesuai waktu normal, sedangkan 11 zona musim mengalami awal musim hujan lebih maju.
Pada Oktober 2026, wilayah-wilayah di selatan ekuator masih cenderung mengalami curah hujan yang sangat rendah, sehingga kondisi tetap kering. Kondisi tersebut diperkirakan mulai membaik pada November. Wilayah selatan ekuator mulai mencatatkan curah hujan kategori menengah, sebelum musim penghujan secara bertahap meluas ke berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Gempa M6,5 Guncang Kepulauan Seribu
Pada Desember, wilayah Indonesia diproyeksikan mulai memasuki musim penghujan secara lebih merata dan mendekati pola normal. Namun, potensi kekeringan dan karhutla tetap perlu diantisipasi selama kondisi cuaca masih mendukung terjadinya dampak tersebut.
Menghadapi kondisi iklim tersebut, BMKG terus mengintensifkan pemantauan cuaca dan memperkuat koordinasi lintas instansi. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan mitigasi dampak kekeringan sekaligus mendukung operasi penanganan karhutla di sejumlah daerah prioritas.
Dengan pemantauan kondisi cuaca dan iklim secara berkelanjutan, upaya penanganan diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Kesiapsiagaan berbagai pihak menjadi penting untuk mengurangi risiko bencana selama periode kemarau yang lebih panjang dan kering.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, dengan prediksi BMKG, Pemerintah harus lebih siap. Presiden Prabowo Subianto harus bisa mengorkrestrasi kebijakan yang lebih inovatif. “Pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih progresif,” ujar Trubus.
Salah satunya, dengan meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal. Trubus menyebut, masyarakat yang tinggal di wilayah hutan lebih mengetahui kearifan lokal. Masyarakat lebih mengetahui yang harus dilakukan ketika kemarau panjang. Selain itu, Trubus meminta agar Pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan karhutla. Perusahaan juga harus menjaga lahan yang berada di sekitarnya.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dampak El Nino hingga tahun depan, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat (AS). Duta Besar RI untuk AS Indroyono Soesilo mengatakan, El Nino perlu diterjemahkan menjadi kesiapsiagaan nyata melalui observasi laut dalam, pengembangan instrumentasi, dan riset Indonesian Throughflow (ITF) atau dalam negeri kerap dikenal sebagai Arus Lintas Indonesia. (rm)
Baca Juga: Cuaca Kota Tangerang Diprakirakan Masih Cerah Sepekan Mendatang



















