SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Sebanyak 500 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Tangerang Raya (Altar) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Kamis (28/10). Para buruh tersebut menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Koordinator Aksi, Edi Jayadi mengatakan, terdapat empat tuntutan dalam aksi kali ini, yaitu menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan Upah Minimin Kabupaten/Kota (UMK), diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan dihapuskannya Undang-undang (UU) Omnibus Law.
“Tuntutan kami itu meminta agar UMK naik menjadi 13,50 persen, lalu UMP Banten di tahun 2022 naik menjadi 8,9 persen, lalu berlakukan kembali upah sektoral dan tolak omnibus law,” kata Edi kepada Satelit News, di depan Gedung Bupati Tangerang, Kamis (28/10).
Edi juga meminta agar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan tuntutan para buruh kepada Pemerintah Provinsi Banten. Dia menegaskan, apabila tidak ada kenaikan upah, pihaknya akan mengepung Pemprov Banten pada 2 November 2021 nanti dengan jumlah buruh yang lebih banyak.
“SK Depekab Kabupaten Tangerang sudah ditandatangani oleh Bupati Tangerang, itupun karena kita desak, karena kesejahteraan kaum buruh harus diperjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Hadi Murdiyanto, Ketua SBJP menambahkan, bahwa pihaknya sudah melakukan survei terhadap teman-teman buruh, bahwa perekonomian semakin menurun, maka tidak ada jalan lain kecuali kenaikan upah di tahun 2022.
Baca Juga: Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A, Ganti Rugi 31 Bidang Tanah Dibayarkan
Menurut Hadi, Kabupaten Tangerang saat ini bukan lagi kota 1.000 industri, tetapi sudah menjadi 5.000-6.000 industri. Untuk itu, kemampuan perusahaan dan keinginan karyawan harus balance.
“Ini adalah sebuah keinginan dan tuntutan yang riil dari hati buruh, karena UMK saat ini cukup untuk buruh yang masih lajang, namun berat untuk buruh yang memiliki keluarga,” jelasnya.
Dia berharap, Bupati Tangerang berani mendorong Gubernur Banten dengan angka kenaikan UMP dan UMK yang para buruh ajukan.
Sementara itu, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang melakukan mediasi dengan para buruh, Asda II Yusuf Herawan menyampaikan, bahwa hal ini merupakan semangat dan aspirasi untuk menuju kebaikan. “Langkah-langkah yang sudah diambil yaitu SK Depekab sudah ditandatangani, dan Bapak Bupati sangat konsen dengan harapan rekan-rekan buruh,” ujarnya.
Menurut Yusuf, saat pandemi kebutuhan pokok semakin naik, untuk itu akan segera disampaikan terkait harapan para buruh di Kabupaten Tangerang. “Beberapa hal yang sudah kami catat dan akan kami laporkan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar,” harapnya.
Plt Kadisnaker Kabupaten Tangerang, Beni menambahkan, pihaknya akan melakukan persiapan terkait apa saja yang harus disiapkan kedepannya nanti, agar harapan buruh bisa direalisasikan.”Terkait apa yang disampaikan tadi dalam rencana keputusan pleno, saya berharap buruh terlindungi dan sejahtera,” pungkasnya. (alfian/aditya)

















