SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemprov Banten dalam dua tahun terakhir masih sibuk mengurusi pembangunan sekolah tingkat SMA yang gedungnya masih numpang atau filial. Fokus pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pun saat ini masih fokus menyelesaikan sekolah-sekolah filial.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Tabrani, mengatakan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai Kepala OPD yang menaungi masalah pendidikan itu, dirinya dihadapkan pada persoalan banyaknya sekolah negeri tingkat SMA yang berstatus filial.
“Saya itu lumayan ditinggalkan banyak PR untuk membangun gedung bagi sekolah-sekolah yang menumpang yah. Apalagi kemarin sempat terhambat Covid. Alhamdulillah sudah banyak sekolah filial yang sudah memiliki gedung sendiri,” ujarnya kepada awak media, Rabu (22/6).
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, APBD Provinsi Banten masih difokuskan pada penyelesaian masalah sekolah filial tersebut. Ia mengaku bahwa banyak USB untuk sekolah filial yang dibangun pada kurun waktu 2021-2022.
“Pada 2021 kemarin kan saya menyelesaikan USB untuk sekola-sekolah yang numpang, filial. Di tahun 2022 ini masih melanjutkan sekolah-sekolah yang numpang atau filial,” katanya.
Ia mengatakan, banyak daerah yang masih terdapat sekolah filial. Sehingga hal itu membuat Pemprov Banten memfokuskan diri untuk membangun USB untuk mereka, sehingga tidak lagi menumpang.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Hibahkan Lahan, Pemprov Banten Bangun Gedung Sekolah
“Kecuali ada satu atau dua titik yang mungkin karena sudah direncanakan sejak lama, akan dibangun USB. Memang saat ini masih fokus membangun filial. Kecuali tadi, yang sudah ada perencanaan sebelum-sebelumnya itu akan dibangun USB sendiri,” jelasnya.
Tabrani mengaku bahwa untuk tahun depan, dirinya belum mengetahui apakah Pemprov Banten masih berfokus pada pembangunan gedung bagi sekolah filial. Sebab, perencanaan untuk pembangunan tahun 2023 belum dimulai.
“2023 masih belum tahu. Karena belum masuk perencanaannya. Tapi kalau keinginan, sebanyak-banyaknya dibangun sekolah baru. Sebanyak masyarakat membutuhkan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum, mengatakan bahwa pembangunan USB merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, pihaknya juga akan serius dalam program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat tersebut.
“Untuk rencana USB jelas, ini jadi satu dukungan moril yang sangat serius dari DPRD untuk bisa memberikan satu anggaran yang cukup untuk pembangunan USB,” ujarnya.
Akan tetapi, Barhum menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB, Pemprov Banten selaku eksekutif harus benar-benar menyusun perencanaan yang matang. Sehingga, pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar terealisasi.
Baca Juga: Aturan Baru MBG, Bos SPPG Wajib Standby Jam 02.00
“Di dalam pembangunan USB tentunya ada tahapan yah, perencanaan. Sebelum sekolah dibangun, harus ada lahan yang sudah ada. Memang prosesnya harus terencana betul,” tuturnya.
Apalagi dalam perencanaan pembebasan lahan, Pemprov Banten harus benar hati-hati. Sebab, aturan terkait dengan aset saat ini sudah semakin ketat dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setelah ini sudah aman, proses pembebasan lahannya sudah selesai, kalau ada anggarannya di tahun berjalan akan dibangun. Kalau tidak, di tahun berikutnya,” tuturnya.
Pihaknya pun akan melakukan pengawasan ketat terkait dengan pembangunan USB. Mereka akan secara intens mendorong dan mengawasi OPD terkait yakni Dindikbud Provinsi Banten, agar dapat menjalankan rencana pembangunan USB sesuai dengan target.
“Kalaupun seandainya tidak memadai dalam memenuhi perencanaan pembangunan USB, jangan sampai kurang dari 70 persen dari targetnya. Pokoknya jangan di bawah itu,” ungkapnya.
Barhum mengatakan, hal itu sebagai ‘balas dendam’ sejumlah pembangunan USB yang gagal akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, kurang lebih pada rentang tahun 2020 hingga 2021, banyak pembangunan USB yang terpaksa dibatalkan akibat refocusing anggaran.
“Saat ini pandemi sudah mulai reda, kita memasuki masa recovery. Semoga semua target pembangunan USB bisa tercapai. Terutama di tahun 2023, kami akan awasi pembangunannya agar minimal 70 persen target tercapai,” tandasnya. (dzh/bnn/gatot)
