SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau warga miskin, di Desa Campaka Warna dan Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, mengeluh tidak bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Hal itu terjadi, karena sejak 2021 karena data mereka hilang tanpa sebab.
Sarbini, warga Desa Campakawarna, Kecamatan Sindangresmi mengakui dirinya dan ratusan warga lain tidak bisa menerima bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tiga tahun terakhir atau sejak 2021 lalu. Persoalan tersebut sempat diadukan mulai dari pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan.
“Udah tiga tahun enggak bisa mencairkan BPNT. Kami nanya ke pihak desa dan kecamatan, mereka bilangnya data kami hilang di Kemensos. Nah, kita enggak tahu, apakah memang hilang atau sudah dihapus. Sementara, kami sangat butuh bantuan itu,” kata Sarbini, Minggu (5/11/2023).
Dia menceritakan, ratusan desa yang tidak bisa mencairkan bantuan itu sudah melakukan pertemuan dan pembahasan dengan instansi terkait. Hasilnya, kata dia, pihak terkait akan melakukan tanggung jawab dan mengatasi persoalan tersebut.
Akan tetapi, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait persoalan tersebut.
Baca Juga: Jasad Mengapung di Pantai Labuan Pandeglang Dipastikan Bukan Korban Kapal Arupadhatu 1
“Alasannya data kami hilang di Kementrian Sosial, itu sudah diketahui juga oleh desa dan kecamatan, bahkan kami juga pernah ada pertemuan di Desa Sindangresmi, bu kadis (Nuriah – red) juga hadir, katanya siap bertanggung jawab dan mereka memohon untuk tidak meramaikan dulu, katanya akan berkoordinasi dengan Kementrian social,” katanya.
Dia mengatakan, pernyataan tanggung jawab yang disampaikan pihak-pihak terkait itu terkesan tidak serius dan hanya main-main. Buktinya, kata dia, selama tiga tahun dirinya dan ratusan KPM lain tidak bisa menerima bantuan tersebut.
“Kami merasa dibohongi bahwa hal tersebut akan cepat diselesaikan, namun tidak ada informasi lanjutan. Kalau masyarakat tinggal bingungnya, harus kemana lagi memohon agar bantuan ini cair, karena pihak yang berwenang pun sudah menyatakan seperti itu, katanya tidak akan lama, ternyata sampai menginjak tahun ketiga belum cair juga,” katanya.
Udin KPM lainnya berharap agar persoalan tersebut segera diselesaikan karena banyak masyarakat kurang mampu seperti dirinya yang membutuhkan bantuan tersebut. Terlebih, kata dia, saat ini perekonomian sedang turun dan sulit untuk mendapatkan penghasilan.
“Kami berharap meminta bantuannya yang bisa menurunkan program ini terutama kepada yang lebih kuasa bapak presiden atau Mentri Sosial itu. Kondisi paceklik seperti ini kami hanya menghabiskan yang ada, itupun kalau ada, kalua tidak ada bagaimana, mana kami sedang kesulitan dalam bertani, makanya kami sangat memohon untuk dicairkan kembali,” katanya.
Sementara, Camat Sindangresmi Muklis Arifin membenarkan, adanya persoalan tersebut. Dia mengaku, pihaknya melalui Pemkab Pandeglang terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar bantuan tersebut bisa kembali dicairkan
Baca Juga: Sekber PWI – SMSI Pandeglang Diharapkan Jadi Ruang Kolaborasi Insan Pers
“Iya betul ada di dua desa, yaitu Desa Sindangresmi dan Desa Campaka Warna itu hilang datanya, memang kejadian itu sudah ada sebelum saya menjadi Camat di Sindang Resmi, kalau tidak salah dari tahun 2021 katanya, itu hanya KPM pada Program BPNT saja, kalau PKH itu masih aman,” pungkasnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga merencanakan bersama dua Kepala Desa dan Dinsos akan mendatangi Kementrian Sosial RI, sebab masyarakat menunggu program tersebut. Untuk sementara ini, para penerima manfaat tersebut diberikan bantuan dari dana desa.
“Menurut informasi dari Kementrian social terbaru, saat ini sedang proses input kembali data yang hilang itu, kalau tidak salah diinput di Aplikasi Sikenji, katanya untuk satu desa sudah ada yang masuk beberapa puluh orang, namun untuk update terbarunya akan kami informasikan lagi, saya juga sudah janjian dengan dua Kades itu untuk mendatangi Kemensos RI,” imbuhnya. (mg4)
