SATELITNEWS.COM, SERANG – Tiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) yakni Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, berencana mengajukan protes ke pemerintah lantaran kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau pembiayaan rumah subsidi 2024 menurun.
Ketua DPD REI Banten Roni H Adali mengatakan, pada tahun 2023 lalu kuota FLPP yang diberikan pemerintah itu mencapai 220.000 unit, sementara pada tahun ini hanya 166.000 unit.
Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bisa menambah kuota FLPP. Kalaupun tidak, maka para pengembang harus menyusun strategi melalui inovasi yang bisa diusulkan.
“Kita lebih baik enggak usah menunggu tambahan, tapi mencari solusi seperti apa, makanya dibutuhkan sinergitas seluruh pihak termasuk dari pemerintah,” ujar Roni, Sabtu (15/6/2024).
Menurut Roni, pihaknya sempat membuat Pokja terkait skema pembiayaan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni bekerjasama dengan pihak perbankan.
“Jadi kalaupun nanti keluar produknya dari teman-teman perbankan itu enggak jauh dari FLPP. Misalnya bunganya kan 5 persen FLPP, kalau ini bisa 7 persen,” terangnya.
Baca Juga: Diprotes Warga, Proyek Gedung SMPN 20 Tangsel Terhenti
Di tempat yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nastiti mengatakan, kesepakatan 3 DPD REI ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh oleh DPP REI, dan mendapat kepastian dari pemerintah.
Sebab bila tidak, maka akan berdampak pada pengembang dan MBR. Salah satunya menghambat pertumbuhan sektor properti.
BeritaTerbaru
“Tentunya ini juga akan meningkatkan risiko gagal bayar, karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan. Makanya, kita menunggu kebijakan konkret dari pemerintah,” imbuhnya. (luthfi)
