SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, dianggap masih banyak yang belum terselesaikan. Alhasil, Komisi IV DPRD Pandeglang kembali memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Rabu (24/6).
Pemanggilan pekan ini dilakukan kepada para TKSK yang belum pernah dipanggil, yakni TKSK Bojong, Munjul, Picung, Menes, Mandalawangi, Sindangresmi, Pagelaran, dan Cisata.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti mencari titik temu persoalan yang terjadi terhadap program BPNT di lapangan. Pihaknya sangat menginginkan persoalan yang pernah terjadi itu tak terulang lagi.
“Sebelumnya kami sudah memanggil 13 TKSK. Saat ini kami panggil lagi TKSK yang berbeda, karena kami ingin tahu dimana sebetulnya titik permasalahan yang kerap terjadi di lapangan,” kata Habibi saat memimpin rapat dengar pendapat bersama TKSK dan Dinsos Pandeglang.
Habibi menegaskan, pada dasarnya pemanggilan itu semata-mata menginginkan adanya perbaikan atas persoalan seperti tidak berkualitasnya sembako yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Serta masih adanya saldo nol yang ditemukan di lapangan.
“Tak sedikit pengaduan ke kami. Bahkan rekaman dengan supplier, KPM dan lainnya ada di kami. Tapi kami tak ekspose, karena kami masih melakukan pendalaman atas kebenaran yang terjadi. Makanya saat kami hadirkan TKSK untuk klarifikasi dan mengungkapkan apa saja yang perlu kita berbaiki bersama,” jelasnya.
BeritaTerbaru
Pihaknya juga meminta agar pihak TKSK bersikap tegas dengan melakukan peneguran kepada supplier yang nakal, seperti mengurangi timbangan dan kualitasnya buruk. Sebab kata politisi Golkar ini, jika tak ada upaya dari TKSK, maka TKSK yang menjadi korban kebiadaban supplier.
“Misalkan, supplier mengirimkan sembako tak berkualitas. Jika tak ditegur oleh bapak (TKSK), kan yang jadi korban kecurangan mereka (supplier) bapak sendiri. Kami tidak ingin itu terjadi, makanya jangan sungkan-sungkan menegur dan melaporkan supplier nakal,” pesannya.
Pihaknya juga membuka ruang untuk TKSK agar melaporkan langsung kepada pihaknya, jika menemukan supplier nakal. Bahkan semua jajaran Komisi IV, siap pasang badan turun langsung ke lapangan untuk memberikan teguran keras.
“Silahkan TKSK minta pendampingan dan laporkan ke kami jika ada supplier nakal, kami siap turun dan pasang badan. Karena kami sudah menghibahkan nayawa kami untuk melayani dan kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Tubagus Khotibul Umam menambahkan, pihaknya bakal terus melakukan pemanggilan terhadap TKSK lainnya yang tersebar di 35 kecamatan. Hal itu dilakukannya, karena tidak ingin ada perbaikan di program BPNT.
“Pekan lalu TKSK Kecamatan Jiput tak hadir, sekarang tak hadir juga. Kami bakal panggil lagi. Pokoknya tak ada tebang pilih, semua TKSK di 35 kecamatan bakal kami panggil secara bergiliran. Ini demi program BPNT lebih baik,” tegasnya.
Dia juga meminta kepada TKSK agar menekankan kepada supplier yang tak menggunakan produk lokal, agar mengunakan produk lokal. Jika tetap menolak katanya, agar disampaikan kepada pihaknya.
“Kemarin-kemarin ditemukan kualitasnya ada ayam busuk, jeruk busuk dan tempe busuk, jangan sampai itu terjadi lagi. Tolong produk lokal diakomodir. Jika supplier menolak tolong sampaikan ke kami,” tandasnya.
Salah seorang perwakilan TKSK, Rohadi Beni menyatakan, selain agen dan KPM, pihaknya sebagai pendamping berhak menolak jika kualitas sembako yang dibawa supplier jelek.
“Jika produknya jelek dan tidak sesuai pesanan KPM, kami sebagai pendamping berhak menolaknya. Tentu saja itu bakal kami lakukan jika memang ada yang jelek, seperti berasnya kuning. Intinya kami siap berkerja baik,” katanya.
Dia juga membenarkan, sudah tiga bulan berturut-turut ditemukan persoalan saldo KPM kosong. Namun permasalahan itu katanya, langsung ditindaklanjuti olehnya dengan melaporkan ke Dinsos Pandeglang.
“Sudah tiga kali kami melaporkan yang saldonya kosong. Itu dari bulan April, Mei dan bulan Juni ini juga ada yang saldo kosong,” tandasnya.
Kabid Penanganan Kemiskinan, Yunisa Tri. P, juga tak menampikan di lapangan masih ditemukan andanya saldo kosong. Kondisi itu klaimnya sudah langsung dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial.
“Mei harusnya saldonya dua pagu, akan tetapi ada yang nol dan ada yang satu pagu saja. Di Bulan Juni juga masih ada saldo kosong. Sudah kami tindaklajuti ke Kementerian Sosial, saat ini sedang diperbaiki,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, banyaknya laporan masyarakat soal kekeliruan data dan jeleknya kualitas sembako yang diberikan dalam program BPNT, Komisi IV DPRD Pandeglang memanggil para TKSK di 13 kecamatan, Dinas Sosial (Dinsos), dan Koodinator Teknis (Kortek), Rabu (17/6). (nipal/aditya)
