SATELITNEWS.COM, LEBAK–Rencana pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kampung Cilame, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, menuai penolakan dari warga terdampak. Proses pengusulan yang dinilai cacat prosedur hingga permintaan hibah tanah tanpa kompensasi menjadi alasan warga keberatan terhadap program tersebut.
Salah seorang warga, Masroni, mengatakan, pembahasan lanjutan mengenai progres pengusulan pembangunan JUT sebenarnya telah dilakukan. Namun, proses tersebut belum mencapai kesepakatan lantaran masih terdapat warga terdampak yang belum bersedia memberikan persetujuan hibah tanah.
Menurutnya, saat ini hanya tersisa dua keluarga yang masih mempertahankan penolakan terhadap rencana tersebut. Keduanya merupakan warga yang rumah dan lahannya berada di sisi kiri jalan yang akan dilebarkan.
“Keluarga saya dan satu keluarga lainnya masih bertahan menolak. Kami menilai pengusulan program ini terkesan cacat prosedur. Sebab, program yang diajukan adalah Jalan Usaha Tani, sementara di kampung kami tidak ada kelompok tani yang aktif,” ujar Masroni, melalui sambungan teleponnya, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah tersebut sudah tidak berjalan. Bahkan, kelompok tani yang pernah ada beberapa tahun lalu kini tidak lagi memiliki aktivitas. Masroni juga mempertanyakan persyaratan pengajuan JUT yang menurutnya harus didukung keberadaan lahan pertanian. Sementara itu, kondisi di lingkungan tempat tinggalnya dinilai tidak menunjukkan adanya lahan pertanian memadai yang membutuhkan akses jalan usaha tani.
“Selain itu, kami sebagai warga yang terdampak tidak pernah dilibatkan atau diajak bermusyawarah dalam proses pengusulan. Kalau memang ini program aspirasi, seharusnya masyarakat diberikan penjelasan sejak awal agar semuanya memahami tujuan dan dampaknya,” katanya.
Baca Juga: Operasi Patuh Serentak Dimulai, Sasar 11 Jenis Pelanggaran
Persoalan lain yang menjadi keberatan warga, kata Masroni adalah rencana pelebaran jalan yang disebut-sebut membutuhkan pengorbanan sebagian tanah milik masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterima dari kepala desa, lebar jalan nantinya direncanakan mencapai sekitar 2 hingga 2,5 meter.
Padahal, kondisi jalan saat ini di sejumlah titik hanya memiliki lebar sekitar 80 sentimeter hingga satu meter. Dengan rencana pelebaran tersebut, warga memperkirakan sebagian lahan di sisi kiri dan kanan jalan akan terkena dampak pembangunan.
“Keberatan warga bukan semata-mata karena persoalan luas tanah yang harus diserahkan. Mereka juga mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut apabila tidak didukung kebutuhan pertanian yang jelas,” jelasnya.
Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan tekanan terhadap sejumlah warga agar bersedia menandatangani surat persetujuan hibah tanah. Menurutnya, beberapa warga yang sebelumnya menolak akhirnya memberikan tanda tangan karena merasa berada dalam situasi tertekan.
“Kami melihat ada dugaan kepentingan pribadi di balik persoalan ini. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, mestinya warga diberikan gambaran yang jelas. Bukan justru didatangi dari rumah ke rumah dan mengalami tekanan sehingga ada yang akhirnya menandatangani persetujuan karena terpaksa,” ungkapnya.
Ia menyayangkan proses tersebut lantaran dugaan tekanan yang dialami warga tidak disertai dokumentasi dari pihak yang merasa dirugikan. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri dan mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Baca Juga: TMMD Buka Akses Situs Cibedug Lebak, Jalan 1,4 Km Mulai Dibangun
Selain pelebaran badan jalan, rencana pembangunan juga disebut mencakup pembuatan saluran air dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi tersebut dinilai akan semakin memperbesar bagian tanah warga yang terdampak pembangunan.
Masroni menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pelebaran jalan berpotensi mengambil sekitar 50 sentimeter dari masing-masing sisi. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena terdapat sejumlah bangunan dan pagar permanen di sepanjang jalur tersebut.
Ia juga menyoroti mekanisme penyerahan tanah yang disebut melalui hibah sukarela tanpa pemberian kompensasi kepada pemilik lahan. “Tanah warga diminta untuk diikhlaskan sebagai hibah. Karena ini program aspirasi, tidak ada kompensasi. Padahal, dampak pembangunan bukan hanya pada badan jalan, tetapi juga saluran air dan bagian lainnya,” tuturnya.
Atas persoalan tersebut, warga berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai dasar pengusulan program, persyaratan pembangunan JUT, serta mekanisme persetujuan hibah tanah. Mereka juga meminta agar aspirasi masyarakat terdampak benar-benar diperhatikan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Hingga berita ini diterbitkan, Satelitnews masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Cigoong Utara, Habibi, guna memperoleh penjelasan terkait pengusulan pembangunan JUT serta keberatan yang disampaikan warga terdampak.(mulyana)

















