SATELITNEWS.COM, LEBAK – Penetapan wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem kawasan konservasi.
Ketua GMNI Lebak, Musail, mengatakan, penetapan kawasan pertambangan di sekitar TNUK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Dari kajian yang kami lakukan, terbitnya Kepmen yang mengatur tentang sektor pertambangan dan energi justru memicu kekhawatiran serius akan terjadinya deforestasi lanjutan, kerusakan daerah tangkapan air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah,” kata Musail, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai, keberadaan kawasan konservasi seperti TNUK memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terlebih, kawasan tersebut merupakan habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa langka yang menjadi salah satu kekayaan hayati kebanggaan Banten.
Menurut Musail, keberadaan Badak Jawa harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan yang berpotensi bersinggungan dengan kawasan konservasi. Jangan sampai penetapan wilayah pertambangan justru menambah tekanan terhadap lingkungan yang selama ini menjadi tempat hidup satwa dilindungi tersebut.
Baca Juga: Tolak Translokasi Badak Jawa, Ketum Boedak Saung: Sangat Berisiko
“Hari ini, Badak Jawa sudah kehilangan ruang dan habitat alaminya akibat kebijakan tata ruang yang abai terhadap daya dukung lingkungan. Jadi kami pertanyakan seperti apa komitmen pemerintah dalam memperketat perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung,” tegasnya.
GMNI Lebak juga mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh satwa dan kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan juga berpotensi menanggung konsekuensi apabila eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis.
Musail menegaskan, pembangunan sektor energi dan pertambangan seharusnya tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pemerintah diminta tidak menjadikan investasi sebagai alasan untuk mengabaikan perlindungan lingkungan.
“Kami pertanyakan komitmen pemerintah. Jangan sampai jargon pembangunan dan investasi energi justru menjadi karpet merah bagi kehancuran ekosistem. Jika negara gagal menjaga habitat satwa langka dan ruang hidup rakyatnya sendiri, lalu di mana letak keberpihakan konstitusional pemerintah terhadap kelestarian alam?” ujarnya.
Atas dasar itu, GMNI Lebak meminta pemerintah mengevaluasi kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Mereka menilai setiap kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam harus melalui pertimbangan ekologis yang matang, terutama apabila berkaitan dengan kawasan yang memiliki fungsi konservasi.
GMNI juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk bersama-sama mengawasi kebijakan pemerintah di sektor pertambangan dan energi. Pengawasan publik dinilai penting agar pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan kelestarian lingkungan serta kepentingan masyarakat di masa mendatang.
Baca Juga: Penolakan Rencana Relokasi Badak Jawa Semakin Menguat, Uday: Jangan Ada Udang Dibalik Batu
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk bersama-sama mengawal kebijakan sumber daya alam agar tetap berpihak pada keberlanjutan ekologi dan keselamatan generasi mendatang,” imbau Musail.
Sementara itu, dikutif dari siaran Pers Kementerian ESDM, Kementerian ESDM memberikan penjelasan terkait polemik penetapan wilayah pertambangan di sekitar TNUK. Pemerintah menegaskan bahwa kawasan darat Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kementerian ESDM menjelaskan, wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut berada di sebagian perairan laut sekitar kawasan TNUK. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) juga tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
Setiap kegiatan pertambangan, menurut pemerintah, tetap harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan tata ruang, pemanfaatan ruang laut, dan persetujuan lingkungan.
ESDM juga menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya. Pemerintah menegaskan penetapan wilayah pertambangan tersebut tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi ataupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.(mulyana)

















