SATELITNEWS.COM, SERANG—Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyebutkan, bahwa dirinya masih mempertanyakan kebenaran dari data pengangguran terbuka Provinsi Banten yang saat ini menduduki posisi pertama tingkat pengangguran terbuka Se-Indonesia. Sebab menurutnya, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Banten seharusnya selaras dengan tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.
“Data itu menjadi hal yang mendasar. Benar nggak sejumlah itu, terus kita keliling mencari,” ujarnya, Minggu (13/10).
“Buktinya kita jauh antara tingkat kemiskinan dengan pengangguran itu. Kemiskinan kita terus di bawah nasional. Kan yang relevan itu, pengangguran tinggi kemiskinan tinggi. Ini kebalik, pengangguran tinggi kemiskinan kita rendah. Artinya dibawah nasional, nah ini yang perlu kita dalami bersama,” jelas Al Muktabar.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengenai tingkat pengangguran di Indonesia per Februari 2024. Dalam data tersebut, Provinsi Banten menempati posisi teratas dengan angka pengangguran tertinggi dengan angka 7,02 persen disusul Kepulauan Riau sebesar 6,94 persen dan Jawa Barat 6,91 persen.
Selain itu, berdasarkan data dari BPS Provinsi Banten juga, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten per Maret 2024 tercatat sebanyak 791,61 ribu orang.
“Pengangguran 7 persen itu kan 800 ribu orang. Banyak itu, hampir satu juta,” ucapnya.
Baca Juga: Dari Banten dan Jakarta, 123 Napi High Risk Dibawa ke Nusakambangan
“Makanya saya memohon untuk bisa mendata bersama, by name by address. Agar kita bisa tahu, pengangguran kan problemnya banyak. Ada karena ketidaksesuaian minat kerja atau bahkan disebut pengangguran terbuka tapi beliau (masyarakat yang dianggap menganggur, red) punya penghasilan karena punya bisnis online. Kan tidak terlihat kerjanya. Nah, definisi-definisi pengangguran terbuka harus kita juga definisikan,” tambahnya.
Al Muktabar juga menegaskan, bahwa jika pihaknya menggelar suatu agenda dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Banten tanpa data yang benar-benar valid, dirinya khawatir jika hal itu hanya akan menghamburkan keuangan pemerintah.
“Nah kalau kita giatkan itu (program pengentasan pengangguran, red) dalam setiap tahun agendakan pembangunan ke arah sana, lalu nggak ada orangnya? Atu gimana? Bisa lost pembiayaan,” ungkapnya.
“Jadi kembali lagi, kita butuh data, penting sekali data itu,” tegasnya.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Banten, Adam Sofian mengatakan, BPS Provinsi Banten telah mencatat angka kemiskinan di Banten mencapai 791,610 orang. Dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama, Adam menyebutkan bahwa angka tersebut diklaim telah mengalami penurunan sebanyak 34.000 orang atau 5,84 persen pada pertengahan tahun 2024.
“Jadi untuk kondisi Maret 2024 itu mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 0,33 persen. Sehingga dibanding 2023 Maret angka kemiskinan di Banten sebanyak 826.130 orang atau sebesar 6,17 persen, untuk Maret 2024 ini kita turun menjadi 5,84 persen,” ungkapnya.
Baca Juga: Warga Banten Mulai Tak Takut Cek Kesehatan
Kepala BPS Provinsi Banten, Faizal Anwar mengatakan, secara grafik data sebenarnya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2023 lalu di periode yang sama. Akan tetapi, jika dibanding dengan provinsi lain di Indonesia, Banten masih menduduki peringkat ke satu. Disusul Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat kedua dengan angka TPT sebesar 6,94 persen dan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ketiga dengan 6,91 persen.
“Secara rata-rata, dari Februari 2013 sampai Februari 2024 itu telah terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 10 ribu orang setiap tahunnya,” katanya.
“Bahkan, jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 2023, angka itu sudah turun sebanyak 61 ribu orang,” sambungnya. (mpd/bnn/gatot)
