SATELITNEWS.COM, SERANG – Ratusan nelayan di Provinsi Banten, menjerit karena saat ini semakin sulit melaut. Kalaupun dipaksakan, hasil tangkapan yang mereka peroleh jauh menurun. Sehingga, tidak jarang hasil tangkapan mereka tidak bisa menutupi biaya operasional.
Oleh karena itu, sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, melakukan dialog bersama Gubernur Banten Andra Soni, di Gedung negara Provinsi Banten, Kamis (11/9/2025).
Ketua HNSI Provinsi Banten Neneng Sri Hastuti Handayani mengatakan, saat ini para nelayan di Provinsi Banten menghadapi berbagai persoalan, yang membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk bisa menyelesaikannya.
Karena selama ini, ketika HNSI mencoba melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait cenderung lebih diacuhkan.
“Kami sudah coba melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait seperti industry dan lainnya terkait dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Namun nyatanya, persoalan itu hanya ditanggapi tapi tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
Misalnya, saat ini pangkalan-pangkalan nelayan kita sudah dikepung oleh industry-industri besar yang banyak berdiri. Hal itu selain memepngaruhi terhadap tangkapan ikan nelayan, kapal-kapal besar mereka juga kadang sandarnya tidak pada tempatnya.
Baca Juga: Ratusan Guru Ngaji Dapat Insentif, Andra: Mengaji Wajib, Bukan Ekskul
“Hal itu kemudian, mengganggu aktivitas nelayan yang akan melaut,” tandasnya.
Selain itu, banyaknya industry itu juga membuat pendangkalan wilayah laut kita. Hal itu kemudian mempersulit bagi nelayan yang akan berlayar. Termasuk juga pangkalan alur yang membuat para nelayan harus menunggu alur air laut terlebih dahulu sebelum mereka melakukan keluar masuk kapal.
“Ini sering kami dapati di lapangan,” ungkapnya.
Untuk itu, kedepan Neneng meminta agar HNSI dilibatkan dalam setiap pembuatan Amdal, terutama bagi industry yang akan berdiri di wilayah perairan. Sehingga ketika ada dampak negatif, bisa diantisipasi dari perencanaannya.
“Kita hanya mendapatkan kerugiannya saja, karena memang kita tidak diakibatkan saat pembuatan izinnya,” ungkapnya lagi.
Kemudian persoalan BBM subsidi, juga menjadi persoalan lainnya yang dihadapi oleh HNSI. Tidak sedikit para nelayan di pengurus ranting kita kesulitan mendapatkan BBM subsidi, terutama di wilayah-wilayah pesisir pedalaman.
Baca Juga: Dua Mantan Kapolda Banten Berturut-turut Jadi Kapolri, Andra Soni Turut Bangga
“Ini harus disikapi bagaimana pendistribusian subsidi itu bisa merata,” pungkasnya.
Neneng berharap, berbagai persoalan yang dihadapi para nelayan saat ini bisa disikapi melalui kebijakan yang pro terhadap nelayan. Sehingga mereka bisa merasakan kehadiran pemerintah yang membela nelayan.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, darei sekian banyak persoalan yang dihadapi para nelayan, dirinya meminta OPD terkait untuk terlebih dahulu menyerap berbagai keluhan para nelayan melalui pembentukan sebuah forum diskusi.
Setelah berbagai persoalan itu mampu dipetakan, selanjutnya kita akan melakukan pertemuan Kembali. Bukan lagi membicarakan berbagai persoalan yang dihadapi, tetapi lebih kepada langkah konkrit yang akan dilakukan.
“jadi solusinya yang akan kita bahas,” pungkasnya.
Sedangkan untuk distribusi BBM subsidi untuk masyarakat nelayan, Andra Soni menjelaskan, dirinya telah menandatangani kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerjasama itu untuk memperkuat sinergi agar kebutuhan BBM subsidi di masyarakat terpetakan sehingga tepat volume dan tepat sasaran.
“Kita akan tindaklanjuti mana yang menjadi kewenangan Provinsi mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” imbuhnya. (luthfi)
