SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Serikat buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Tangerang Raya (ALTAR) menggelar rapat bersama Bupati Tangerang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, Kamis (2/10), di Rumah Makan Joglo, Kecamatan Jambe. Dalam pertemuan ini, buruh menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Daerah dan aparat terkait, mulai dari persoalan kenaikan upah hingga penindakan terhadap debt collector ilegal.
Eksekutif ALTAR, Jayadie, mengatakan bahwa forum tersebut menjadi ajang silaturahmi, sekaligus wadah menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah. Menurutnya, sejumlah persoalan masih menjadi keluhan utama para pekerja di Kabupaten Tangerang, di antaranya jaminan sosial, ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi upah, serta praktek outsourcing yang tidak manusiawi.
Jayadie menyoroti masih banyaknya perusahaan yang enggan memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja. Tak hanya itu, ia juga mengkritisi perusahaan yang tidak mematuhi Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait upah minimum.
“Masih ada perusahaan nakal yang tidak menerapkan kedua BPJS tersebut termasuk tidak menjalankan SK Gubernur. Maka, pada 2026 nanti kami meminta agar perusahaan memberikan upah yang layak, seperti halnya tunjangan DPRD yang naik luar biasa,” kata Jayadie kepada Satelit News.
Persoalan outsourcing juga mendapat perhatian serius. Buruh menilai maraknya praktik outsourcing tanpa kejelasan jaminan kerja jangka panjang sangat merugikan pekerja. Jayadie meminta Forkopimda mengambil langkah tegas, terhadap penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menuntut tindakan tegas dari kepolisian terhadap aksi debt collector atau “matel”, yang kerap merampas kendaraan buruh di jalan secara paksa. “Banyak teman-teman buruh yang menjadi korban. Tentu itu sangat meresahkan,” ujarnya.
Baca Juga: Buruh Tangerang Kantongi Rekomendasi DPRD, Pengesahan RUU Perlindungan Tenaga Kerja
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tangerang, Wawaf, menambahkan bahwa pihaknya meminta Pemkab Tangerang segera menyediakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah tersebut. Selama ini, buruh harus menempuh perjalanan jauh ke Serang, ibu kota Provinsi Banten, untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan.
“Maka dari itu kami meminta Bapak Bupati menyurati instansi terkait agar ada PHI di Tangerang,” katanya.
BeritaTerbaru
Menurut Wawaf, sebagian besar buruh yang berselisih dan harus menjalani proses hukum di PHI Serang berasal dari Kabupaten Tangerang. Selain jarak yang jauh, biaya dan waktu yang terbuang menjadi beban tambahan bagi para pekerja. “Sudah seharusnya PHI juga ada di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan kesiapannya mengakomodir aspirasi para buruh. Ia menjanjikan akan membahas usulan pembentukan PHI bersama Dinas Tenaga Kerja. “Kalau ada kewenangan, akan kami usulkan ke Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Rudi Maesyal ini, juga mengapresiasi peran strategis serikat pekerja dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saat ini, cakupan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 99 persen, dan BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi lebih dari 556 ribu pekerja di Kabupaten Tangerang.
“Kami terus meningkatkan pelayanan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja. Kolaborasi dengan perusahaan dan serikat kerja akan terus kami dorong demi kepentingan bersama,” tandasnya.
Baca Juga: Dampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, PJJ di Tangerang Diperpanjang hingga Jumat
Meski diakui masih banyak tantangan pembangunan akibat luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterbatasan anggaran, Rudi menegaskan pembangunan tetap berjalan berdasarkan skala prioritas dalam RPJMD.
“Kami jujur belum bisa menyentuh seluruh aspek pembangunan. Tapi dengan dukungan semua pihak, kami yakin dapat terus memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya,” tambahnya.
Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan serikat pekerja.
“Silaturahmi ini sudah lama kami rencanakan. Alhamdulillah hari ini, (kemarin, red) terwujud. Semoga menjadi langkah baik untuk terus menjaga sinergi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (alfian/aditya)
