SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna. Ia memaparkan, berbagai langkah strategis terus digulirkan untuk menjawab tantangan kekurangan guru hingga kebutuhan infrastruktur sekolah.
Menurutnya, persoalan kekurangan tenaga pendidik merupakan isu nasional yang turut dirasakan sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tangerang. Namun, pemerintah daerah telah menyiapkan skema penanganan melalui percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta optimalisasi redistribusi guru antar-sekolah.
Sebagai langkah konkret, pada 28 November 2025 lalu, sebanyak 3.809 tenaga guru resmi dilantik sebagai PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari total 8.205 PPPK yang diangkat, menjadikan formasi PPPK Kabupaten Tangerang sebagai yang terbesar di Provinsi Banten.
“Kami memahami kebutuhan riil di lapangan. Pemetaan kebutuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK berikutnya,” ujar Agus kepada satelitnews.com, Minggu (22/2/2026).
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengusulkan formasi guru dalam setiap rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah pusat. Selain itu, penataan distribusi tenaga pendidik juga dilakukan agar sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru dapat segera tertangani.
Baca Juga: Dandim 0510/Tigaraksa Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, Tekankan Prajurit Berjiwa PRIMA
Langkah tersebut diiringi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penguatan kompetensi demi menjaga mutu pembelajaran tetap optimal. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan kebijakan nasional mengenai tenaga honorer tidak mengganggu proses belajar-mengajar.
Tak hanya fokus pada tenaga pendidik, pemerintah daerah juga meluncurkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta mulai tahun ajaran 2025. Program ini menyasar 51 SD swasta dan 128 SMP swasta terpilih dengan dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar.
Agus menjelaskan, program tersebut dihadirkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Upaya ini sejalan dengan pengusulan penambahan formasi guru. Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kabupaten Tangerang yang terkendala mengakses pendidikan,” katanya.
Di sisi infrastruktur, pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Anggaran itu difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.
“Perbaikan ruang kelas rusak dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Baca Juga: Bupati Tangerang: Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru
Terkait lahan sekolah yang belum tersertifikasi, proses administrasi dan legalisasi aset terus berjalan guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Agus menegaskan, pembangunan sektor pendidikan dilakukan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, dengan evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Selain aspek akademik, pemerintah daerah juga menjalankan program penunjang seperti peningkatan gizi siswa dan penguatan karakter sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh.
“Kritik dan masukan menjadi bagian dari evaluasi kami. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berkomitmen memastikan setiap anak di Kabupaten Tangerang mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, saat menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. (aditya)
