SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Persoalan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Raya Legok–Karawaci, tepatnya di pertigaan Islamic Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, yang kerap meresahkan pengguna jalan karena kepadatan kendaraan yang terjadi hampir setiap hari, terutama pada jam sibuk, dapat perhatian langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), Pemkab Tangerang sudah melakukan rapat guna menganalisis persoalan tersebut, untuk dibahas bersama berbagai pihak terkait.
Kepala Dishub Kabupaten Tangerang, Jainudin mengatakan, catatan hasil rapat analisis kondisi menunjukkan bahwa Kemacetan Simpang Karawaci merupakan simpang paling “legendaris” macetnya di Tangerang. Titik ini menjadi pertemuan sejumlah ruas vital, yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan Raya Legok, akses Tol Karawaci, pintu Lippo, pintu Qodar, pintu Islamic, pertigaan Danau Kelapa Dua, hingga penyempitan jalan.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Dishub semata. Diperlukan koordinasi lintas daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengembang agar solusi dapat dilakukan secara bersama. Saat ini, Dishub Kabupaten Tangerang telah menempatkan 12 petugas setiap hari di lokasi, yang fokus melakukan pengaturan lalu lintas.
Akar Masalah: Lima Biang Kerok Utama
“Berdasarkan hasil analisis, terdapat lima penyebab utama kemacetan di Simpang Karawaci,” ungkapnya kepada satelitnews.com, Jum’at (24/4/2026).
Pertama, konflik kewenangan. Jalan Imam Bonjol berstatus jalan provinsi, namun dampak kemacetannya dirasakan warga Kabupaten Tangerang. Hal ini memicu saling menunggu antarinstansi, mulai dari PUPR Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, hingga pengelola jalan tol.
Baca Juga: Dandim 0510/Tigaraksa Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, Tekankan Prajurit Berjiwa PRIMA
Kedua, desain simpang yang sudah usang. Infrastruktur ini dibangun pada era 1990-an saat kawasan Lippo masih sepi. Kini, kawasan tersebut berkembang pesat dengan hadirnya UPH, Supermal Karawaci, RS Siloam, serta ribuan ruko yang membuat kapasitas jalan tidak lagi memadai.
Ketiga, antrean Tol Karawaci. Pada jam pulang kerja, antrean gerbang tol kerap meluber hingga ke simpang. Kendaraan yang tidak bisa masuk tol akhirnya menutup lajur lain dan memperparah kemacetan.
BeritaTerbaru
Keempat, keberadaan angkutan kota (angkot) dan ojek online yang kerap berhenti (ngetem). Trayek 01, 02, dan A04 sering mangkal di depan UPH dan pintu mal, sementara ojek online menunggu penumpang hingga menutup satu lajur jalan.
Kelima, lampu lalu lintas yang tidak optimal. Pengaturan waktu yang kaku membuat arus kendaraan tidak seimbang, seperti pagi hari dari Lippo yang relatif sepi namun tetap mendapat durasi lampu hijau panjang, sementara sore hari dari arah tol yang padat justru kekurangan waktu hijau.
Langkah Cepat: Penanganan Jangka Pendek
Untuk mengurai kemacetan, lanjut Jainudin, Dishub bersama kepolisian telah menyiapkan sejumlah langkah cepat. Petugas akan disiagakan pada jam puncak, yakni pukul 06.30–09.00 dan 16.00–20.00, dengan menempatkan enam anggota Dishub dan dua polisi lalu lintas. Pengaturan manual dinilai lebih efektif dalam kondisi padat.
Baca Juga: Bupati Tangerang: Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru
“Selain itu, sterilisasi area sejauh 50 meter dari simpang akan dilakukan menggunakan cone dan barrier. Angkot, pedagang kaki lima, dan ojek online dilarang mangkal di area tersebut, disertai penindakan tilang setiap hari,” jelasnya.
“Perubahan fase lampu lalu lintas juga diusulkan, khususnya pada pukul 17.00–19.00, dengan memperpanjang durasi lampu hijau dari arah tol hingga 90 detik dan memperpendek dari arah Lippo. Koordinasi dengan Jasa Marga juga dilakukan untuk membuka seluruh gardu tol, termasuk gardu mobile pada sore hari, serta opsi contraflow jika antrean melebihi 500 meter,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Dishub akan memanfaatkan media sosial dengan memperbarui kondisi simpang melalui CCTV di Instagram Story setiap 30 menit saat jam macet, agar masyarakat dapat mengantisipasi rute perjalanan.
Solusi Menengah: Butuh Anggaran dan Kebijakan
Dalam jangka menengah, Jainudin mengungkapkan, sejumlah solusi dirancang namun membutuhkan anggaran dan keputusan resmi. Di antaranya penerapan ATCS atau smart traffic light yang dapat membaca panjang antrean kendaraan secara otomatis, pelebaran kaki simpang dengan penambahan satu lajur khusus belok kiri, serta larangan belok kanan dari Lippo ke arah Legok pada jam sibuk.
“Relokasi halte angkot sejauh 200 meter sebelum simpang juga menjadi opsi, meski diperkirakan akan mendapat penolakan dari organisasi angkutan. Selain itu, pembangunan ramp tol baru dari Boulevard Lippo menuju tol juga diusulkan untuk mengurangi penumpukan kendaraan di simpang, meski masih memerlukan studi analisis dampak lalu lintas,” terangnya.
Solusi Jangka Panjang: Infrastruktur Besar
Untuk jangka panjang, menurut Jainudin, solusi besar seperti pembangunan flyover Imam Bonjol dinilai paling efektif. Flyover ini direncanakan menghubungkan langsung dari depan UPH menuju arah tol tanpa harus melalui simpang. Meski telah masuk dalam RTRW Provinsi 2010–2030, proyek ini belum juga terealisasi.
“Alternatif lain adalah pembangunan underpass untuk arus dari Legok menuju tol, penerapan kebijakan ganjil-genap di kawasan Lippo pada akhir pekan, hingga pengembangan transportasi massal seperti MRT atau trem ke kawasan Lippo Karawaci,” tandasnya.
Siapa Bertanggung Jawab?
Jainudin menegaskan, penyelesaian kemacetan ini membutuhkan peran banyak pihak. Mulai dari PUPR Provinsi Banten yang memiliki anggaran untuk perbaikan geometrik simpang, Dishub Provinsi Banten sebagai pengelola lampu lalu lintas, Jasa Marga sebagai pengelola tol, hingga PT Lippo Karawaci sebagai pihak yang turut menciptakan tarikan kendaraan.
“Dishub Kabupaten Tangerang sendiri berperan sebagai eksekutor harian di lapangan. Tekanan publik pun dinilai penting agar seluruh pihak bergerak cepat,” bebernya.
Fakta Pahit
Diakhir Jainudin mengatakan, selama pembangunan kawasan terus berkembang tanpa diimbangi penambahan kapasitas jalan, kemacetan dipastikan akan terus meningkat. “Solusi teknis yang ada pun dikhawatirkan tidak akan mampu mengejar laju pertumbuhan kendaraan dan aktivitas di kawasan tersebut,” pungkasnya. (aditya)
