SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang kembali mengukir prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten Tangerang sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-18 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (26/5/2026).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa predikat WTP ke-18 ini menjadi lecutan motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Ia pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras memeras keringat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara presisi. Mulai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekwan, para kepala OPD, camat, lurah, hingga para kepala desa.
“Alhamdulillahirabbil’alamin, ini menjadi perjalanan yang sangat positif dan menjadi motivasi bagi kami dalam melaksanakan program dengan tata kelola keuangan yang semakin baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bahu-membahu menyusun dan menampilkan laporan keuangan tahun 2025 dengan baik,” kata Moch. Maesyal Rasyid kepada Satelit News, Selasa (26/5/2026).
Komitmen Pelayanan Publik dan Catatan BPK
Capaian opini WTP 18 kali tanpa jeda ini kian memperkokoh komitmen jajaran eksekutif Pemkab Tangerang dalam mengejawantahkan pengelolaan sirkulasi keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut krusial guna menopang akselerasi pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang optimal bagi elemen masyarakat.
Baca Juga: Bupati Tangerang Dorong Bahasa Sunda, Jawa, dan Betawi Jadi Warisan Generasi Muda
”Kita akan terus memperkuat komitmen kita, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel,” lanjut Bupati.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, memaparkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten berhasil menyabet opini WTP pada tahun anggaran kali ini. Kendati demikian, pihaknya memberikan catatan tegas agar setiap kepala daerah tetap patuh dan sigap dalam menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan serta rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BPK.
BeritaTerbaru
“Seluruh daerah di Provinsi Banten mendapatkan opini WTP. Kami berharap seluruh hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” pungkas Firman. (alfian/aditya)
