SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang terus mengoptimalkan penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target penerimaan yang telah ditetapkan hingga akhir 2026.
Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengatakan, berdasarkan evaluasi hingga triwulan III 2026, realisasi penerimaan opsen PKB telah mencapai sekitar 76 persen dari target. Sementara itu, realisasi BBNKB berada di kisaran 63 persen.
“Untuk PKB dari target sekitar Rp400 miliar, sekarang sudah tercapai Rp300 miliar sekian. Persentasenya sekitar 76 persen. Sementara BBNKB dari target Rp200 miliar lebih, sudah tercapai Rp177 miliar atau sekitar 63 persen,” ujarnya usai pembukaan Sosialisaso Sinergisitas Opsen PKB dan BBNKB di Aula Kantor Kecamatan Cipondoh, Selasa (10/11/2026).
Secara keseluruhan, target penerimaan kedua sektor pajak tersebut mencapai sekitar Rp660 miliar.
Kiki menyebut, capaian hingga triwulan III masih sesuai dengan tren yang diharapkan. Karena itu, Bapenda akan mengintensifkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pada triwulan IV.
Baca Juga: Sachrudin Ajak RT/RW Jadi Penghubung Sosialisasi Pajak dan Pengawasan Pelayanan Publik
Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggencarkan sosialisasi dengan melibatkan para ketua RT dan RW. Mereka diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai program diskon pembayaran pajak.
Menurut Kiki, program diskon PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga Desember 2026 diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kita tetap berupaya semaksimal mungkin. Makanya, kita melaksanakan sosialisasi dengan harapan para ketua RT dan RW bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait program diskon. Mudah-mudahan dengan adanya diskon itu bisa menarik masyarakat untuk membayar PKB dan BBNKB,” katanya.
Ia mengakui, waktu yang tersisa sekitar dua bulan menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan. Meski demikian, Bapenda tetap berupaya maksimal membantu pencapaian target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten.
Kiki menjelaskan, target penerimaan opsen tersebut merupakan bagian dari target yang ditetapkan pemerintah provinsi.
Dalam hal ini, Bapenda Kota Tangerang berperan membantu mengoptimalkan penerimaan melalui sosialisasi dan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perkembangan realisasi penerimaan hingga triwulan III tidak mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan catatan Bapenda, capaian pada periode yang sama relatif berada pada posisi serupa.
“Kalau melihat rekam jejak atau histori catatan yang kami miliki, tahun lalu dengan tahun ini sama. Di posisi triwulan III, angkanya tidak bergeser jauh,” tuturnya.
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, keterlibatan RT/RW menjadi bagian penting dalam menyukseskan sosialisasi kebijakan perpajakan, khususnya terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Menurutnya, pengurus lingkungan memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi secara lebih luas dan efektif.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sachrudin berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Dia juga mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan perpanjangan diskon PKB dan BBNKB hingga akhir 2026. Kesempatan tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
“Ya, mudah-mudahan melalui sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi ada informasi bahwa diskon PKB dan BBNKB diperpanjang sampai akhir tahun 2026. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Sachrudin.
Selain mendorong kepatuhan pajak, Sachrudin menegaskan komitmen Pemkot Tangerang dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Dia meminta seluruh aparatur pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab.
Sachrudin mengingatkan bahwa aparatur pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, setiap pelayanan yang telah ditetapkan gratis harus benar-benar diberikan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
“Saya terus mendorong para pegawai Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan pelayanan yang terbaik karena kita memang pelayan masyarakat. Banyak pelayanan yang sudah kita gratiskan dan tidak boleh dipungut biaya lagi,” tegasnya.
Dia juga mengajak masyarakat dan para pengurus RT/RW untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Pengawasan tersebut diperlukan agar berbagai fasilitas dan layanan gratis yang disediakan pemerintah dapat dinikmati seluruh masyarakat sesuai ketentuan.
Menurut Sachrudin, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu bentuk sinergi untuk mencegah praktik pungutan liar sekaligus memastikan pelayanan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Pada kesempatan tersebut, Sachrudin menyampaikan apresiasi kepada para pengurus RT/RW yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Dia berharap kehadiran dan keterlibatan para pengurus lingkungan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Tangerang.
“Terima kasih kepada para RT/RW yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi amaliah kita juga karena apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan kita bersama, yaitu masyarakat,” pungkasnya. (made)

















