SETIAP hari kerja, ruang tunggu Pengadilan Agama Tigaraksa tidak pernah sepi. Sejak 1 Januari hingga 21 November 2026, kami mencatat 8.898 perkara masuk dari wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dari 7.386 perkara gugatan, 7.197 atau sekitar 97 persen adalah perkara perceraian, terdiri atas 5.683 cerai gugat yang diajukan istri dan 1.514 cerai talak yang diajukan suami. Artinya, hampir delapan dari sepuluh perceraian diajukan oleh pihak perempuan.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik setiap nomor perkara ada pasangan yang dulu berjanji sehidup semati, ada anak-anak yang kebingungan, dan ada orang tua yang kecewa. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga melihat alasan baru semakin sering muncul dalam dalil gugatan: suami kecanduan judi online, gaji habis sebelum sampai di rumah, dan rumah tangga dikejar penagih utang pinjaman online.
Musuh Baru yang Masuk Lewat Telepon Genggam
Dulu, perjudian membutuhkan tempat dan teman. Kini, cukup sebuah telepon genggam dan koneksi internet. Judi online bisa dimainkan di kamar tidur, di sela jam kerja, bahkan saat pasangan tertidur di sebelahnya. Karena tersembunyi, kerusakannya sering baru diketahui ketika semuanya sudah terlambat: tabungan terkuras, perhiasan istri tergadai, dan tagihan pinjol berdatangan.
Data nasional menunjukkan gejala yang sama. Menurut Badan Pusat Statistik, perceraian yang dipicu perjudian naik dari 1.572 kasus pada 2023 menjadi 2.889 kasus pada 2024, lalu melonjak menjadi 4.623 kasus pada 2025. Angka ini hampir tiga kali lipat dalam dua tahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat bahwa sepanjang 2024, 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judi online memiliki utang, termasuk kepada pinjaman online. Pada awal 2025, sekitar 71,6 persen pemain berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Artinya, judi online dan pinjol bukan dua masalah yang terpisah. Keduanya saling menghidupi. Kekalahan di meja judi ditutup dengan pinjaman, pinjaman dibayar dengan harapan menang lagi, dan lingkaran itu terus berputar sampai menelan rumah tangga.
Baca Juga: Monev Layanan Pengadilan Agama se-Banten, PA Tigaraksa Paparkan Layanan Posbakum
Yang Tercatat di Pengadilan Agama Tigaraksa
Sepanjang 1 Januari hingga 21 November 2026, terdapat 4.894 perkara perceraian yang tercatat faktor penyebabnya, yakni 3.427 dari Kabupaten Tangerang dan 1.467 dari Kota Tangerang Selatan. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab terbanyak dengan 4.335 perkara (88,6 persen), disusul faktor ekonomi sebanyak 347 perkara (7,1 persen). Judi tercatat sebagai penyebab utama dalam 84 perkara (1,7 persen), sedangkan meninggalkan salah satu pihak 60 perkara dan kekerasan dalam rumah tangga 35 perkara.
Sekilas, angka judi terlihat kecil. Namun, setiap perkara dicatat dengan satu faktor penyebab utama, padahal di ruang sidang persoalannya jarang berdiri sendiri. Judi melahirkan kesulitan ekonomi, kesulitan ekonomi memicu pertengkaran, dan pertengkaran yang tak kunjung reda kerap berakhir dengan kekerasan. Tidak sedikit rumah tangga yang tercatat bercerai karena perselisihan sesungguhnya mulai retak sejak salah satu pihak terjerat judi atau utang.
Dari 84 putusan perceraian karena judi tersebut, 63 perkara atau 75 persen menyangkut judi online, sementara sisanya judi konvensional. Sebanyak 83 perkara diajukan oleh istri. Hampir seluruhnya diputus secara verstek, yaitu tanpa kehadiran suami sebagai tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Gambaran ini menunjukkan betapa sering istri harus menyelesaikan persoalan rumah tangganya seorang diri.
Ketidakhadiran tergugat juga membuat mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi mensyaratkan kehadiran kedua belah pihak. Kalaupun hadir, kecanduan judi tidak bisa diselesaikan dengan janji di depan mediator. Ia membutuhkan pemulihan, dukungan keluarga, dan sering kali bantuan tenaga profesional.
Perempuan dan Anak Jangan Menjadi Korban Kedua
Baca Juga: Dari Bilik Pesantren ke Ruang Sidang, Merawat Ruh Santri dalam Wajah Peradilan Agama
Ada satu temuan yang patut menjadi perhatian. Dari 84 putusan perceraian karena judi itu, hanya satu putusan yang memuat penetapan hak asuh dan nafkah anak, dan tidak satu pun memuat nafkah iddah atau mut’ah. Hal ini bukan karena hukum tidak menyediakannya, melainkan karena hak-hak tersebut tidak dituntut dalam gugatan.
Masyarakat perlu tahu bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak bekas istri, antara lain nafkah selama masa iddah, mut’ah, dan pelunasan mahar yang masih terutang. Mahkamah Agung telah memperkuat perlindungan ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta sejumlah surat edaran yang memungkinkan hakim menjamin pembayaran nafkah bagi istri dan anak. Istri yang mengajukan cerai gugat pun dapat menuntut nafkah iddah dan mut’ah sepanjang ia tidak terbukti nusyuz.
Karena itu, saya mengajak para istri yang hendak mengajukan gugatan untuk mencantumkan tuntutan nafkah anak, hak asuh, serta hak-hak pascacerai lainnya. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Tigaraksa siap membantu menyusun gugatan secara gratis, dan bagi warga yang tidak mampu tersedia layanan pembebasan biaya perkara.
Menjaga Rumah Sebelum Retak
Pengadilan agama hanya berada di hilir. Kami menerima dan menyelesaikan perkara ketika rumah tangga sudah retak. Pencegahan harus dimulai jauh di hulu, dan ini menjadi tugas bersama.
Pertama, keterbukaan keuangan dalam keluarga perlu dijadikan kebiasaan. Pasangan yang saling mengetahui penghasilan, pengeluaran, dan utang akan lebih cepat menyadari tanda bahaya. Kedua, keluarga besar, tokoh agama, dan pengurus RT/RW perlu peka. Perubahan perilaku seperti sering meminjam uang, menjual barang rumah, atau menyendiri dengan telepon genggam patut menjadi alarm. Ketiga, pemerintah daerah bersama Kantor Urusan Agama dapat memperkuat bimbingan perkawinan dengan materi literasi keuangan digital, bahaya judi online, dan risiko pinjaman ilegal. Keempat, mereka yang sudah terjerat perlu didorong mencari pertolongan, bukan dipermalukan.
Kemajuan teknologi seharusnya mempermudah kehidupan keluarga, bukan menghancurkannya. Seluruh perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa kini didaftarkan secara elektronik melalui e-Court. Teknologi yang sama, bila digunakan dengan bijak, menjadi sarana kebaikan. Namun, bila disalahgunakan, ia bisa merampas harta dan juga keutuhan rumah tangga.
Kita tidak boleh membiarkan rumah tangga terus kalah di meja judi dan jerat pinjol. Setiap keluarga yang berhasil diselamatkan berarti satu nomor perkara yang tidak perlu tercatat di pengadilan. (*)
*(Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa)

















