SATELITNEWS.ID, SERANG–Penyediaan komoditi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Serang, tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak tertentu. Karena tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau masyarakat miskin yang jumlahnya 80.000 lebih.
Demikian ditegaskan Plh Bupati Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan tim koordinasi (Timkor) program BPNT setempat, Selasa (23/2). Dalam rapat tersebut, pihaknya juga mengevaluasi penyelenggaraan program BPNT tahun sebelumnya.
“Kita evaluasi. Yang bagus kita lanjutkan, yang kurang bagus kita perbaiki,” kata Entus, saat ditemui usai Rakor, di ruang Kh Syamun Setda Kabupaten Serang, Selasa (23/2).
Pria yang juga Sekda Kabupaten Serang ini juga menyatakan, ada beberapa hal yang harus diperbiki, antara lain soal E-Waroeng (agen), pendamping, komoditi yang dibagikan kepada KPM dan soal data penerima.
Menurutnya, semua itu harus diperbaiki. Agar program BPNT di tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020 lalu. “Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dikonsentrasikan untuk perbaikan. Bagi aparat Pemerintah Daerah (Pemda), satu hal yang harus diupayakan adalah bagaimana kepentingan KPM bisa difasilitasi dengan baik, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah,” tambahnya.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tambahnya lagi, seperti Dinas Pertanian (Distan), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Sosial (Dinsos), semua bergerak untuk memfasilitasi hal tersebut. Tidak hanya itu, menurutnya, dalam memfasilitasi KPM ada pihak lain terlibat, yakni suplier (pemasok) yang semuanya ada empat diantaranya, PT ASB dan PT AAM.
Baca Juga: Perkuat Tata Kelola Kesehatan, Pemkab Serang Susun Perbup PD3I
Entus juga menekankan, suplayer harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak boleh ada persaingan tidak sehat dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Karena misinya sama, untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat.
“Tidak ada monopoli penyedia komoditi untuk program BPNT, yang perlu dilakukan adalah sinergi antara mereka. Bagaimana bahu membahu, memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Silahkan diatur kecamatan mana si A, kecamatan B silahkan. Yang terpenting, tidak ada keterlambatan pemenuhan komoditi BPNT, mutu harus terjaga, jumlahnya juga tepat,” paparnya.
BeritaTerbaru
Sementara, Plt Kepala Dinsos Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan, program BPNT saat ini ada perbaikan – perbaikan. Hal ini bertujuan, agar program tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya. “Jadi diinventarisir dulu, apa saja permasalahan yang kerap muncul di lapangan. Kita buat Timkor (Tim Koordinasi) Kabupaten, nanti ke bawahnya ada Timkor Kecamatan, sehingga pak Sekda selaku Ketua Timkor Kabupaten bisa lebih mudah mengawasi sampai ke bawah,” ujar Nanang.
Ditambahkannya, dari mulai suplayer, pendamping dan e-waroeng, semua akan dibenahi dengan baik. Mereka-pun siap melakukan perbaikan, hanya saja untuk e-Waroeng masih ada yang bukanya pada saat ada program BPNT.
“Mestinya warung bukanya setiap hari. Dari 200, ada beberapa yang bukanya hanya ketika ada program BPNT saja. Nanti kita evaluasi, kalau memang kurang pas, ya bisa diganti,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
