SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten diminta turun tangan untuk mengatasi banjir yang melanda sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Hal tersebut kompak dikatakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.
Menurut Zaki, Pemprov Banten harus terlibat karena banjir terjadi karena adanya aliran sungai yang melintasi kedua wilayah tersebut. Terutama pada daerah – daerah Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Kota Tangerang.
“Bisa menjadi lokomotifnya nanti. Terutama dengan daerah – daerah yang berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Tangerang,” ujar Zaki Iskandar, Selasa (25/2).
Zaki menilai kerjasama antara Provinsi Banten dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dalam menanggulangi bencana tersebut merupakan rencana utama yang akan diusung. Sehingga, persoalan yang selama ini menjadi momok dapat teratasi.
“Masterplan pengendalian banjir dan alur sungai maupun irigasi primier karena selama ini pak Gurbernur (Wahidin Halim) juga telah memberikan banyak asistensi kepada kita,” ungkapnya.
Terutama, pihaknya akan merevitalisasi Sungai Cirarab yang membentang dari wilayah Provinsi Banten, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sungai tersebut memang menjadi biang kerok banjir di tiga wilayah tersebut. Selain bottle neck atau menyempit, sungai tersebut tidak bisa menampung debit air saat hujan deras.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
“Nah itu kan butuh perencanaan karena lintasan Cirarab ini bukan hanya melalui kota tapi juga Kabupaten Tangerang. Jadi harus ada provinsi juga di tengah tengah dan bukan cuma Cirarab, kali Sabi juga sama. Udah gitu kita juga ada aliran anak sungai yang nanti juga bisa benar – benar kita revitalisasi,” kata Zaki.
Hal senada diungkapkan oleh Arief Wismansyah. Dia berharap dengan adanya kerja sama antar pemerintah Daerah dan Provinsi Banten ini dapat menemukan titik terang pengentasan persoalan banjir di masing – masing wilayah.
BeritaTerbaru
“Dengan rencana master plan mudah – mudahan ini bisa membantu masalah penangan banjir di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan sebenarnya banjir yang melanda 2 daerah tersebut merupakan persoalan Pemerintah Pusat. Karena dia menilai sungai merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
“Ini juga harus melibatkan Pemerintah pusat karena sama – sama kita ketahui kalau kali itu adanya di pusat pengelolaannya,” katanya.
“Harus ada tata kelola ulang. Tata kelola air. Kedepan tadi juga harus ada sinkronisasi antara Pemerintah sama sebenarnya poinnya itu, pokoknya tatakelola air dirapihkan,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Janji Segera Isi Kekosongan Jabatan Kepsek
Sementara itu, hingga kemarin sebagian wilayah Kota Tangerang masih dilanda banjir. Dari data yang didapat ada 17 titik di 9 kecamatan Kota Tangerang terendam air. Ketinggian banjir rata – rata berada di angka 1 meter. Dengan yang paling tinggi 150 centimeter. Terdapat 2.574 warga terdampak banjir dan 1.405 pengungsi yang masih bertahan di posko.
“Kondisi masih sama seperti kemarin unutk wilayah Periuk (Selasa/25/2). Tapi untuk Banjir di wilayah Ciledug Indah sudah berangsur surut dan sampai saat ini pemompaan air masih terus berjalan,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Febi Darmawan.
Dari hasil pantauannya kemarin sore kondisi di wilayah Perumahan Garden City masih belum ada perkembangan. Meski begitu bantuan logistik tetap berjalan.
“Posko pengungsian semua masih keadaan masih sama seperti kemarin suasana logistik lancar. Obat – obatan bagi warga yang kebetulan demam sudah cukup,” pungkasnya. (irfan/gatot)
