SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Bila Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto pesimis pansus bansos bakal terwujud tahun ini, namun tidak dengan inisiator pansus yang juga wakil ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang.
Malah, Anggiat mendesak agar pansus bansos segera dibentuk tahun ini. Dia menegaskan, tidak ada alasan lagi pembatalan pembentukan pansus bansos. “Jadi kalau kemarin Turidi bilang atas dasar landasan hukumnya nggak ada landasan hukum yang mana dulu nih, kalau dasar hukum untuk pembentukan pansus sudah jelas,” ujarnya.
Dia mengatakan pembentukan pansus sudah dijelaskan dalam pedoman penyusunan tata tertib DPRD di pasal 64. Pasal tersebut berbunyi panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usulan anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah (banmus).
“Bansos ini sudah disetujui oleh semua anggota DPRD dan fraksi. Ada 26 anggota DPRD yang sudah menandatangani persetujuan, itu sudah lebih dari cukup. Kalau bicara fraksi semua sudah tanda tangan,” jelasnya.
“Memang benar saya penggagasnya tapi kan sudah diparipurnakan dan sudah ditanyakan ketua dan anggota ‘apakah setuju semua’ anggota menyatakan setuju nggak ada yang menyatakan tidak setuju. Makannya Turidi yang mana landasan hukum yang tidak jelas,” tambah Anggiat.
Kemudian soal naskah akademis kata politisi dari Fraksi Partai NasDem-PSI ini tidak diperlukan. Pasalnya, hal ini bukan pembentukan pansus raperda (rancangan peraturan daerah).
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Ajak Masyarakat Terapkan Internet Sehat dan Lindungi Data Pribadi
“Ini tupoksi yang kami laksanakan. Hal pengawasan yang merupakan tugas fungsi di anggota dewan yang melekat di hak konstitusi masing-masing pengawasan yang kita laksanakan maka outpunya rekomendasi. Rekomendasi ya tergantung temuan kita di lapangan apakah betul ada penyimpangan,” tegas Anggiat.
Menurut Anggiat, DPRD Kota Tangerang berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kata dia tidak semua bansos itu bersumber dari APBN namun juga APBD Kota Tangerang, seperti program Tangerang Emas.
“Kok mereka pikir hanya dari pusat, Kota Tangerang kan juga banyak menyalurkan bansos, ada Tangerang Emas. Jadi semuanya secara keseluruhan yang kita teliti, jadi mereka pimpinan itu berpikir sempit,” katanya.
Anggiat mengakui kalau saat ini DPRD Kota Tangerang tengah menyelesaikan pembahasan terkait APBD murni dan perubahan. Hal ini kata dia mendapat tenggang waktu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pertengahan November. Kendati, hal tersebut menurutnya tidak menjadi alasan untuk membatalkan pembentukan pansus bansos di tahun 2021. “Saya akan dorong tahun ini harus terbentuk pansusnya,” jelasnya.
Menurut dia, sejauh ini pembentukan pansus bansos harusnya tidak memiliki kendala. Tinggal penjadwalan saja untuk merampungkan pembentukan pansus bansos. “Penjadwalannya kan di Turidi, karena dia koordinator Banmus. Saya akan desak pimpinan (dibentuk pansus bansos). Kalau masalah jadwal masih padat itu saya terima, kalau landasan hukum itu enggak bisa, itu sudah terbantahkan,” tutur Anggiat.
Dia juga meminta pansus bansos ini untuk dijadikan skala prioritas. Pasalnya, banyak aduan yang mengatakan bahwa penerima bansos tak mendapatkan haknya. Baik diterima namun tak sesuai atau tidak sama sekali. “Karena ini kan orang yang kurang mampu, orang yang sangat membutuhkan kok kita nggak punya empati sih untuk melakukan pengawasan supaya hak mereka diterima dengan sesuai,” kata Anggiat.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Minta PUPR Evaluasi Drainase Tertutup untuk Antisipasi Banjir
Kata dia, pansus bansos ini telah ditunggu-tunggu oleh pemerintah pusat. “Dan akan yang menjadi pertama di seluruh Indonesia pansus ini dan itu sangat ditunggu oleh Kementerian Sosial, seperti apa outputnya,” jelasnya. (irfan)

















